COGANEWS.COM | Muara enim – mendapat laporan masyarakat Tanjung Agung, maka Ruben Alkhatiri ketua Forum Pers Independent Indonesia(FPII), Dedek Chaniago dari KRASS, Eyik Syarif dari AMPHIBI dan Yanti dari Forum Masyarakat Tanjung Agung Bersatu melakukan konferensi pers.
Masyarakat tanjung agung mendesak gubernur Sumatera Selatan turun tangan, mendesak PT BSP untuk stop melakukan panen di tanah ulayat, tanah yang masih sengketa tanah yang masih status QUO, karena tanah masyarakat ini masih bersengketa dan masih dimediasi oleh BPN Sumatera Selatan, karena keadaan covid 19 maka ini terhenti” Ujar ruben Alkhatiri.
- Dari laporan masyarakat dalam Forum Masyarakat Tanjung Agung Bersatu, “bahwa ini ada panen, tapi panen ini di ketahui masyarakat memasuki tanah ulayat masyarakat tanjung agung, maka dari itu sebaik nya panen ini dihentikan agar tidak terjadi konflik yang tidak di inginkan. maka kami dari Forum Pers Independen Indonesia dari KRASS dari AMPHIBI dan Forum Masyarakat Tanjung Agung Bersatu mendesak gubernur Sumatera Selatan untuk memanggil pihak PT BSP Untuk menghentikan sementara panen yang dilakukan di tanah-tanah ulayat yang disengketakan itu, agar ini tidak menjadi insiden buruk ke depan masalah sengketa tanah ini, sehingga kedepan di Sumatera Selatan tidak ada kejadian kejadian kerusuhan, Tegas Dedek chaniago mengatakan.
kami sangat berharap Gubernur Sumatera Selatan turun tangan biar kejadian ini jadi perhatian Gubernur, karena informasi di lapangan ada juga kawan-kawan ditangkap oleh pihak keamanan karena menghalangi panen itu, ini akan menjadi Benang Kusut artinya tidak selesai-selesai ucap Yanti ketua Forum Masyarakat Tanjung Agung Bersatu.
“maka dari itu Gubernur harus memanggil pihak PT BSP duduk bersama, ya kalau belum ada kejelasan ganti rugi tanah ulayat yang diklaim PT BSP itu, sebaiknya di tunda dulu untuk panen di tanah-tanah itu ucap eyik syarif AMPHIBI.
“Kami juga berharap kepada Kapolda Sumatera Selatan mengetahui kejadian ini atau mengambil alih kasus Tanjung Agung ini, biar ruang lingkup yang lebih luas, biar kasus-kasus masyarakat dengan perusahaan ini bisa cepat selesai, biar ini bisa terang benderang kalau memang tanah rakyat yang harus dikembalikan ke rakyat. kalau memang bukan kepunyaan rakyat ya silakan perusahaan mengambil hak mereka” ujar ketua KRASS Dedek Chaniago. 
