Kontraktor Tuntut Kejelasan SPH

Sekda :”tidak bisa janji kapan bisa bayar”

Coganews.co.id | Muratara – Puluhan kontraktor yang tergabung dalam Aliansi kontraktor di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Muratara bermaksud minta penjelasan kapan SPH itu di bayar, sekitar pukul 10.00 wib, Senin (18/01).

Kedatangan mereka dijamu oleh Seketaris Daerah (Sekda) Muratara, Alwi Roham yang didampingi oleh Seketaris BPKAD Muratara, Hasbi Asadiki, sekitar pukul 11.00 wib diruang rapat BPKAD Muratara lantai 2 yang memberikan penjelasan terkait Surat Pengakuan Hutang (SPH).

Sementara itu, Taufik Said, mengatakan hal yang sama menuntut kejelasan SPH yang masih rancu dan tidak adanya kejelasan terkait kapan waktu realisasi (pembayaran) oleh Pemkab Muratara terhadap utang tersebut.

READ  Update COVID-19 Muba: Nihil Penambahan Kasus

“Makanya kami meminta kepastian dan penerbitan SPH dikeluarkan dengan dicantumkan limit waktu yang telah disepakati, kapan kepastian akan dibayar,” tegasnya. Kepada wartawan koran ini.

Dilanjutkannya, apabila dalam waktu dekat ini tidak ada kepastian atas limit waktu kapan kepastian di bayarannya, maka kami dari persatuan kontraktor akan menyegel kantor BPKAD bahkan kantor Bupati sekaligus.

“Kita akan segel kantor Pemkab Muratara, kalau tidak ada kepastian terhadap pembayaran sph tersebut,” tegasnya.

Alwi Roham Sekda Muratara,menjelaskan belum bisa menyampaikan kapan realisasi pembayaran, karna SPH itu kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

“Kami mengakui pemerintah daerah adanya hutang dengan rekanan pihak ketiga. Tapi kami tidak bisa memastikan kapan akan dibayar,” sampainya.

READ  FORMAT KAMSRI 80-an TEMU KANGEN

Yang nantinya akan di rapatkan bersama OPD yang bersangkutan terutama Dinas PU dan Dinas Kesehatan,untuk rapat batas waktu serta juknis dan teknis kapan bisa merealisasikan SPH tersebut.

“SPH tetap akan dibayar, akan tetapi kapan bisa membayar, kami belum bisa menyampaikan. Karena ingin rapat kepada masing-masing OPD terkait dulu,” tutupnya. (A2N)