“Pemerintah Kabupaten Muratara pasti sudah ada kajianya”
coganews.co.id | MURATARA-Hiruk pikuk kegelisahan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) banyak kalangan pro kontra tentang kebijakan Pemkab Muratara merumahkah TKS membuat banyak yang merasa kehilangan dengan Status TKS ini.
Sehingga tokoh Masyarakat Muratara angkat bicara tentang hal ini,”Kenapa Galau TKS di rumahkan”
I Wayan Gancang mengatakan kenapa TKS Takut di rumahkan itukan wajib diikuti karena tujuan dari Pemerintah Kabupaten Muratara adalah merupakan untuk memajukan Kabupaten Muratara.
Nanti kan di data ulang sesuai dengan bidang berdasarkan hasil seleksi ulang agar Kualitas kerja menjadi lebih baik dan memberi peluang kepada Para Putra dan Putri Kabupaten Muratara.Papar Tokoh Bali Nibung ini.
“Coba kita sadari Lihat selama ini masa satu kantor ada TKS mencapai 60 orang bahkan lebih, bagai mana dengan selama ini banyaknya TKS dari luar daerah Kabupaten Muratara dan banyak TKS yang tidak masuk kerja cuma numpang nama saja, bahkan ada TKS yg berkantor lebih dari 1 kantor “.
Ditegaskan Kembali .Saya mendukung penuh kebijakan Pemerintah dalam hal merumahkan TKS,karena langkah benar untuk mengefisien anggaran APBD yang terbuang tidak jelas sebelumnya.apalagi dalam kondisi Kabupaten Muratara yang lagi mengalami defisit anggaran akibat warisan dari perintah sebelumnya.
“Ini bukan menyangkut politik,atau kepentingan apapun. karena ini akan berdampak efektivitas anggaran yang berMilyar-milyar terbuang selama ini.dengan hal di rumahkan TKS inikan nanti kalau kita termasuk putra daerah yang memiliki kompetentivitas yang membidang pasti diperkeja kembali.Cetus Wayan”.
Saya mendukung kalau ada perampingan TKS melalui seleksi dan itu saya berharap di kantor OPD yang selama seperti Sekolahan mudahan nanti Pemkab akan memperkerja sesuai kebutuhan yang ada.Diahirnya
Terpisah H.Devi Suhartoni Bupati Muratara menegaskan .Kenapa ramai setelah saya buat surat edaran? Kan dari tgl 29 Februari 2021 bahwa Pemda akan mengambil langkah Rasionalisasi terhadap TKS tgl 1 april 2021. Secara gamblang dan terbuka, termasuk diupacara saya tegaskan itu.
Semua OPD silahkan lakukan sendiri berapa kebutuhan, apa speksifikasinya, sudah 10x rapat, ada 230 TKS di Sekretariat saya minta kumpul dilapangan saya mau check satu-satu tidak pernah dikumpul. Dimana 230 itu? Ada OPD juga jumlah besar TKS saya minta dikumpul saya mau ketemu dilapangan, juga tidak dikumpul.
Kami Pemkab Muratara berjanji akan menaikan gaji TKS, perawat, guru ini tetap akan dilakukan pada saat yang tepat setelah semua tertib dan sesuai kebutuhan, bukan data ribuan manusianya gak jelas.
Dari awal 2016 saya jadi wabup saya kasihan melihat TKS digaji kecil, tidak ada kerjaan, tidak nambah pengetahuan dan hanya menua badan/ngabisin umur yang tidak produktif dikantor mayoritas walau tidak semua, banyak juga yang bagus kerja serius dan bersyukur atas kerjaannya, ini kalau saya biarkan maka saya sebagai putera daerah pemimpin termasuk zholim kepada daerah ini. Banyak laporan kepada saya pak. Jumlah TKS di opd kami tidak sebanyak itu datang ambil gaji, ada yang memang tidak ada orangnya sama sekali nama saja, ada yang satu nama di 3 tiga opd. Saya orang lapangan dan saya selalu check bukan asal menerima laporan. Ini akan saya recheck ulang dimana saja. Didepan hotel wijaya jam 9 pagi masih berkumpul para tks dari linggau, apakah ini benar buat nama baik Musi Rawas Utara? Orang masuk jam 8 pagi, jam 9 masih dilintas?
Masih bersyukur saya mau membenahi dengan baik walau tidak membahagiakan semua, kalau saya serahkan ke APH dengan audit tertentu maka yang TKS fiktif menerima gaji selama ini akan dipanggil, OPD akan dipanggil oleh aparat hukum.
“Sekarang banyak yang tanya bagaimana guru? Guru tidak dirasionalisasi BELUM guru sekarang saya minta di buat anjab dan linear pendidikan berbanding dengan tugas guru serta apa pelatihan guru yang diperlukan, serta distribusi guru adil, banyak guru belum diurus dengan baik. Banyak guru tidak dapat uang terpencil, serta gaji _ gaji guru honorer, rumah guru dan ruang kelas, ada duit boss 35m setahun dikelola disekolah -sekolah tetapi tidak tepat guna, contoh diantara 35miliar tersebut harusnya 50% untuk gaji guru honorer dan sisa operasional sekolah, tetapi 14miliar dana bos gaji honorer diambil dari APBD ini saya stop tidak lagi dari APBD tapi silahkan atur sesuai aturan dana Bos, banyak yang tidak senang karena kurang lokak di Bos. Tetapi saya tegaskan tidak boleh kurang serupiahpun gaji honorer dengam system pendanaan ini”.Dikatakan Bupati
Saya tegaskan juga ke DIKNAS, tidak boleh lagi kepala sekolah menerima guru honorer tanpa ada analisa kebutuhan guru dan Linear pendidikan dan mendidik dan semua harus diketahui oleh kepala dinas, agar tertib dan sekolah berkualitas dimasa mendatang.
“Para perawat rsud, puskesmas, pustu, polindes, satpol PP, dishub, bhl kebersihan di dlhp BELUM dirasionalisai”.
Tukang sapu kantor, satpam juga BELUM dirasionalisasi.
Saya dan Innayah akan tetap memikirkan semua dengan berusaha keras mencari terobosan lapangan pekerjaan atau ekonomi kreatif dimasa jabatan kami.
“Salam keterbukaan dan optimis bersama Musi Rawas Utara akan tertib, maju dan berkwalitas”.
Ketika cukup adalah cukup maka itu CUKUP!Tutup Pak Bupati.
Terpisah Kepala BKPSDM H.Ralin Jufri melalui Sekretaris Syarifudin mengatakan kepada awak Media.Kami sudah melakukan Rapat Koordinasi bersama kepala OPD terkait membahas Surat Edaran Bupati Muratara menyangkut di Rasionalisasi atau di rumahkanya TKS pada 1 April Besok
Sudah disepakati bersama seluruh OPD terkait bukan Bupati dan wakil Bupati saja yang terlibat tentang surat edaran Nomor Bupati Muratara Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penataan TKS dilingkungan Pemkab Muratara.(AJR)
