oleh

Rakor dan singkronasi optimalisasi pendapatan daerah tahun 2021.

Efendi Kepala Bapenda :” Tagih secara Door to door”

coganews.co.id | MURATARA Berdasarkan Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005,tentang pengelolaan keuangan daerah dan Undang-undan Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi untuk mengoptimalkan pendapatan Daerah melalui Bapenda Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)Hari ini Senin(12/04/2021) di ruangan Rapat Op Room Setda Muratara .

Dalam hal kegiatan ini dihadiri langsung Oleh Bupati Kabupaten Muratara,Assisten 2 Kepala OPD terkait,Camat di dalam lingkungan Pemkab Muratara,Pihak KKP Pajak Pratama Lubuk Linggau,Pihak UPTD Samsat Kabupaten Muratara ,Bank Sumsel Babel Cabang Muratara,Ketua Kadin Muratara.dan Perwakilan Perusahaan di Kabupaten Muratara

H.Devi Suhartoni Bupati Kabupaten Muratara menegaskan dalam sambutanya.”Rapat ini penting, saya minta setiap rapat harus ada realisasinya bukan hanya seromoni belakang,rapat soal pengotimalisasi tentang pendapatan daerah ini bukan sesuatu yang baru, namun ini akan kita tertipkan agar baik, kami pemerintah tidak akan mempersulit bagi perusahaan untuk berimpentasi,” ungkap Bupati.

kita sudah membentuk Badan Independent CRS, Tapi belum menunjukkan kinerjanya,terus agar Para Perusahaan untuk tertib pajak, apalagi ada perusahaan di Muratara ini nunggak Pajak sehingga 56 Milyar.

“Saya minta perusahaan mendata karyawanya agar memiliki BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Kerja,serta memiliki NPWP agar karyawan bisa ikut menyumbang Peningkatan Pajak termasuk Karwayan Buruh Harian Lepas,BHL”.

Khusus PT.Dendi Marker dan PT.ARU agar tidak adalagi perluasan Lahan ,dan stop membeli lahan masyarakat. Kami pemerintah Muratara tidak akan memberi ijin kami minta Perusahaan ini melakukan pemaparan dan Persentase tentang perusahaanya selama tidak pernah mau melakukanya harapan kami agar perusahaan ini bisa singkron dengan pemerintah.Tegasnya.

Kepala Bapenda Muratara, Efendi Aziz menggatakan hasil rapat optimalisasi hari ini ditemukan upaya optimalisasi pelayanan penuh pada kantor samset Muratara, memerintahkan kepada pimpinan perusahaan diwilayah Muratara yang mengoperasikan kendaraan luar provinsi untuk memutasikan kendaraannya ke wilayah Muratara, penagihan secara door to door.Ungkapnya.

Selain itu, bagi pemenang tender yang ber NPWP luar Muratara harus punya dan PKP cabang dengan alamat Muratara, NPWP dan PKP cabang bagi operator dan subkon perusahan tambang dengan alamat muratara, NPWP dan PKP cabang bagi pengepul sawit, alamat transportasi perusahaan dan pelaku usaha yang beroperasi hrs berplat muratara

Setiap perusahaan diwajibkan miliki KTA Kadin Muratara, setiap perusahaan harus wajib miliki kantor cabang Muratara.Diahirinya.

Sri Martini Mewakili KKP Pajak Pratama Lubuk Linggau memaparkan .“Tanpa Pajak pemerintah tidak bisa membangun,termasuk Muratara mangkanya adanya Dana Perimbangan Dana DAU,Dana Bagi hasil 90 Itu untuk pembangunan Daerah”.

Untuk hasil PBB hasilnya 90% untuk Daerah,hasil BPHTB 80 % untuk Daerah dan hasil PPh Pasal 25/29 WP OP 20% untuk Daerah serta hasil PPh 21untuk daerah 20%.Terangnya.

Guntara mewakili Pak Anton Selaku Direktur Bank Sumsel Babel cabang Kabupaten Muratara menyampaikan.“Sahamnya 100 % Sahamnya milik pemerintah Daerah.dan Bank Sumsel Babel merupakan bank berkelas Internasional”.Terangnya

Fasilitas bank Sumsel Babel sudah memfasilitasin pinjaman bagi Perusahaan seperti kelapa sawit,CPO,besar harapan kami pihak perusahaan berkerja sama dengan Bank Sumsel Babel, kami juga siap membantu karyawan yang membutuhkan pinjaman nantinya hasilnya di kembalikan kepada daerah juga.Jelasnya

Perusahaan di harapkan bisa kerja sama.Dilanjutkan penyampaian Bank Sumsel Babel oleh Rio Rikardo. “Kita memiliki dua cabang pembantu di muara Rupit dan Rawas Ilir Bingin Teluk, Kita memiliki produk untuk perusahaan berbentuk Giro untuk pihak ketiga yaitu Giro Demang dan untuk pembelian buku cek seharga 50 Ribu rupiah.Jelasnya secara singkat.

Mualim Rasyid Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Muratara mengatakan.
“Kadin merupakan organisasi pengusaha Indonesia dan sudah disahkan oleh presiden.
Maka dari itu, para perusahaan kita ingin benahi, disektor perekonomian kita siap menyalurkan kehendak pengusaha untuk kerja sama antar pemerintah agar ekonomi Rakyat Muratara semakin baik lagi kedepannya”.
Jelas Mual

Kita selayak nya perusahaan di Kabupaten Muratara mendukung pemerintah Kabupaten Muratara untuk perusahaan yang tertib,mendukung pemerintah untuk Karyawan di Setiap Perusahaan sebanyak 60% masyarakat Muratara.

Lanjutnya ” kepada Perusahaan agar menjadi anggota Kadin Muratara dan Wajib perusahaan berkantor di Kabupaten Muratara sebab Kadin ini merupakan wadah perusahaan Kadin menyiap advokasi bagi perusahaan”.

“Saya mengajak semua perusahaan untuk bermitra dengan Media Online dan digital agar perusahaan bisa terbuplikasi di lokal Regional,Nasional dan Internasional dan agar publik kenal untuk kemajuan Kabupaten Muratara dan perusahaan itu sendiri”.Tutupnya

Suharto Asisten II Kabupaten Muratara juga mengatakan.Kita harus melibatkan stackholder dengan Pemerintah,Perusahaan dan Masyarakat.

“Saya bangga dan Apresiasi untuk karena di undang semuanya hadir.karena kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah itu semuanya positif”.

Intinya kebijakan pemerintah pusat sampai daerah seperti di masa pandemi mulai bulai Mei perusahaan di larang memudikan karyawannya mangkanya nanti silahkan perusahaan bersama pemerintah tempat berkoordinasi.Ahirinya.(AJR)

Berita Lainnya