palembang|Coganews.co.id-Politik dinasti dan oligarki kerap kita dengar didalam sistem pemerimtahan kita khususnya manakala seseorang memegang posisi puncak kekuasaan, baik itu presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, kades/lurah, bahkan masuk juga para pemimpin politik.
Dengan kekuasaannya, maka dia mampu membangun jaringan yg kuat untuk melanggengkan kekuasaan baik bagi dirinya maupun keluarga, kerabat hingga koleganya.
Politik dinasti dan oligarki, adalah sebuah tradisi yg telah berlangsung dlm sistem politik kenegaraan kita dari generasi ke generasi, dari zaman orde baru hingga reformasi.
Apakah hal itu diharamkan ?
Pada kenyataannya tidak. Praktek politik dinasti dan oligarki bahkan berkembang subur. Banyak pemimpin dengan berbagai argumentasi dan alibi, telah menanamkan kuku kekuasaannya dengan menempatkan keluarga, kerabat, kolega terdekat pada posisi2 strategis dilingkungan kekuasaannya, baik.di eksekutif maupun legislatif.
Jadi menurut hemat saya, sungguh naif kalau ada pihak2 yg masih mempersoalkan (menggugat*) praktek politik dinasti dan oligarki yg dilakukan oleh pejabat pemegang kekuasaan, karena secara konstitusi UU, sudah ada aturan baku ttg kriteria utk menduduki jabatan tertentu, sesuai dgn kapasitas dan kompetensinya.
Sungguh banyak contoh bagaimana saat berkuasa seorang kepala daerah atau pemimpin politik memanfaatkan posisinya utk mengembangkan dan memperkuat pengaruh keluarga dan kerabatnya dengan cara memberdayakan mereka dlm posisi2 strategis, dan selama ini dianggap sah2 saja serta tidak melanggar aturan.
Jadi lucu rasanya kalau tiba2 ada yg berteriak lantang mempersoalkan tentang kebijakan seorang pemimpin yg memberdayakan orang2 dalam lingkaran kekuasaannya utk ikut membantu mengendalikan serta mengelola pemerintahannya.
“GAJAH DISEBERANG LAUTAN KELIHATAN, SEMUT DIPELUPUK MATA TIDAK KELIHATAN“
Itu pepatah yang saya ingin sampaikan dan tentu kurang etis dan terkesan subjektif oto kritik tersebut, bahkan cenderung sarat dengan nuansa politik “conflic of intetested”
Marilah kita bersikap proporsional.dan objektif, perlu mengkritisi kebijakan tapi berimbang, jangan sampai justru bagaikan
“Menepak Air Didulang”
percikannya muncrat kemana2 bahkan ada yg memercik.wajah sendiri.
Yang paling penting apakah orang2 yg ditunjuk miliki kompetensi dan kualitas dlm menjalankan amanah yg diberikan
Salam takzim.
Suparman Romans
Ketua
DPW PEKAT Indonesia Bersatu
Provinsi Sumatera Selatan
