oleh

Sorotan Dugaan Kecurangan Dalam Pemilihan Kades PAW Desa Noman Baru

MURATARA|coganews.co.id- Pemilihan Antar waktu (PAW ) Kepala Desa Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Muratara tahun 2021 ,diduga banyak bermasalah tentang adanya salah satu warga yang berhak memberikan hak suara pada pemilihan pilkades, atas nama Sahari G 63) dan Syahari MB, tidak dapat bagian pada pemilihan dilarenakan oleh panitia di Pilkades dianulir , sedangkan dua orang tersebut Dapftar Pemilihan Tetap (DPT) sudah terdaftar dan berhak untuk memilih, Selasa (13/7).

Sahari G (63) Warga Desa Noman Baru ,mengaku namanya sudah masuk dalam daftar pemilih tetap, Namun, sebelum hari pemilihan Kades akan tetapi dirinya tidak mendapatkan undangan untuk menyampaikan hak demokrasinya dalam pilkades PAW di Desa Noman Baru Kecamatan Rupit yang digelar hari ini.

“Kan saya warga asli sini, saya bisa buktikan dengan KTP. dan Sebelumnya, saya sudah didata masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan sudah masuk dalam DPT. Ini yang saya pertanyakan

Saya sangat kecewa sekali dengan hal ini,sehingga saya yakin tidak memilihnya saya dalam pemilihan ini sangat berpengaruh dengan demokrasi di Noman Baru ini.

Dirinya menyesalkan, karena ada dugaan bahwa ada oknum yang berupaya menghalangi dirinya memberikan hak suara, supaya bisa memenangkan salah satu calon kades, kan saya punya hak untuk memilih, kenapa tidak bisa,”Geramnya

Sementara itu, Asna Juita Ketua Panitia Pilkades PAW Noman Baru saat konfirmasi Pers bersama awak media mengatakan. “Pemilihan ini menghasilkan pemenang yang sesuai dengan tahapan pemilihan yang sudah di saksikan oleh tiap-tiap saksi kandidat, dengan tidak di tangani berita acara hasil pemilihan oleh kandidat Nomor 3 ini tidak berpengaruh”.Kata Ita selaku ketua panitia.

“sebab perolehan suara oleh pemenang lebih dari 50 persen”Jelasnya.

Sementara itu, Carles S.Pd Tim kemenangan Paslon Nomor urut. 3 atas nama Eka Fitriani mengatakan kami tidak menerima hasil kemenangan Paslon Nomor urut. 1, karena banyak terjadi kecurangan dilakukan oleh panitia yang pertama BPD menjadi panitia Pilkades sedangkan mereka tugasnya membentuk panitia Pilkades, ini malah jadi panitia ini suatu kesalahan Patal yang tidak sesuai dengan Perbup Muratara no 81 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar waktu.Seharusnya BPD sebagai pengawas bukan sebagai panitia. Ungkapnya.

Selain itu ada salah satu warga yang sudah ditetapkan dalam DPT pada saat pemilihan tidak dikasih undangan untuk memilih, artinya sudah menghilangkan hak demokrasi warga. “Maka dari itu, kita minta pihak panitia melakukan perhitungan ulang. Karena kami menganggap ada kesalah dalam perhitungan suara sah di katakan tidak sah, selanjutnya, pada saat pengesahan suara dengan 175 DPT tidak diberi tahu kepihak kami dari Paslon 3. Padahal suara yang sebenarnya 176 DPT, artinya jumlah suara ditingkat DPT disusun sedemikan rupa dilakukan oleh panitia Pilkades, agar memenangkan Paslon 1,” teranganya.

Dan kami berharap pihak panitian dan BPD mengklarafikasi masalah ini, dan selaku pemenangan paslon 3 sangat keberatan adanya pemenangan tentang pengesahan di tunjukan kepada paslon 1,

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD-P3A) Muratara, Hj Gusti Rohmani saat di konfirmasi melalui sambungan telepon, mengaku telah mendapatkan informasi terkait hal tersebut, Menurutnya, ada dua nama yang sama dan tempat tinggal yang sama juga. Sehingga, panitia pilkades menganulir keduanya untuk memberikan hak suara.

“Panitia sudah membuatkan berita acaranya. Semua saksi dan kandidat juga sudah sepakat, Soalnya, kalau salah satu diberikan kesempatan memilih, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan”.

Untuk itu pihaknya akan terus menjalankan tahapan pilkades sesuai aturan, Jadi, jika ada gugatan tentu tidak akan mengganggu tahapan,
yang jelas kita jalankan sesuai tahapan dulu,”Tutup.Gusti.(AJR)

Berita Lainnya