oleh

Bupati Muratara memberi Jawaban Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 4 Raperda Kabupaten Muratara tahun 2021 di Rapat Paripurna DPRD

MURATARA|coganews.co.id Kembali DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengelar Sidang Paripurna lanjutan Mendengar Jawaban Bupati Muratara terhadap pandangan Fraksi-fraksi terhadap 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2021 hari ini Selasa (27/07)

Melalui Pimpinan Sidang Paripurna Efriansyah, S.Sos selaku Ketua DPRD Muratara memperkenankan Pihak Legislatif yang sampaikan oleh Bupati Muratara untuk memberi Jawaban atas pandangan Fraksi-fraksi di sampaikan pada Sidang Paripurna sebelumnya.

H.Devi Suhartoni sebagai Bupati Kabupaten Muratara menjawab atas Pandangan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, , Fraksi Partai Bulan Bintang, Fraksi Partai Nasional Amanat Kebangkitan dan Fraksi Partai Karya Pembangunan Keadilan.

Bupati memberi apresiasi setinggi- tingginya kepada DPRD Kabupaten yang sudah menyampaikan tanggapan, baik berupa saran, harapan dan himbauan terhadap Penyampaian 4 (empat) Raperda Kabupaten Muratara Tahun 2021,

Bupati menjawab Pandangan Fraksi Partai Gerindra yang telah disampaikan oleh Marheni Supri yang telah menyampaikan saran dan pendapat dalam Pemandangan Umum atas 4 (empat) Raperda Kabupaten Muratara Tahun 2021, atas saran dan pendapat fraksi Gerindra

4 Raperda tersebut yang telah kami sampaikan merupakan kebutuhan kita sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga hal ini akan sangat berguna dan bermanfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat. Papar Bupati Muratara

Lanjut Bupati memberi Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Demokrat yang di sampaikan oleh Aguscik.,A.Md atas saran dan pendapat dalam Pemandangan Umum atas Penyampaian 4 Raperda Kabupaten Muratara Tahun 2021

Kami Eksekutif dalam rangka menyelenggarakan cadangan pangan, Pemerintah menerapkan asas-asas yang selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan cadangan pangan yaitu kemandirian, ketahanan, keamanan, kesejahteraan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, keadilan, dan ketepatan.

Raperda tentang Penataan Kecamatan dibuat sebagai payung hukum kita kedepan dalam Penataan Kecamatan di Kabupaten Muratara, namun untuk pelaksanaan kami sangat setuju apa yang disampaikan fraksi Demokrat terhadap penundaannya mengingat Kabupaten kita sedang mengalami defisit keuangan. Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah berperan penting sebagai penopang berjalannya sektor perekonomian ditinjau dari kemampuan penyerapan tenaga kerja, potensi pendapatan yang dihasilkan, dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu kita telah membuat kebijakan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar setiap pelaksanaan kegiatan menggunakan produk lokal Kabupaten Muratara.

Kembali Bupati mengucapkan terima kasih atas saran, masukan, dan koreksi terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Muratara tahun 2021-2026, penyusunan Tahapan dan Substansi RPJMD mempedomani regulasi yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD sebagai dokumen utama pelaksanaan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Visi dan Misi yang ada di BAB.V RPJMD terdiri dari 3 Misi sesuai dengan Dokumen yang telah disampaikan pada KPU saat tahapan Pilkada tahun 2020. Janji-janji politik saat kampanye dirumuskan dalam arah kebijakan dan program kegiatan pada perangkat daerah untuk dilaksanakan pada rencana kerja OPD.Dijelaskan oleh Bupati

Pelaksanaan masing-masing Misi diterjemahkan dalam sasaran, strategi dan arah kebijakan yang di sinkronisasikan dengan tujuan Pembangunan Nasional dan Provinsi, Pencapaian Program dan Kegiatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah diakomodir pada 6 Urusan yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga menjadi tolok ukur dalam perencanaan program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah terutama terkait pengelolaan dan dampak lingkungan hidup, pelaksanaan investasi dan manajemen bencana. RPJMD yang kami sampaikan diharapkan dapat menyajikan program dan kegiatan untuk mencapaian visi dan misi Kepala Daerah secara efektif dan efisien.Jawaban Eksekutif terhadap pandangan Fraksi Demokrat.

Bupati memberi Jawaban atas pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Ahmad Yudi Nugraha, SH.,M.Kn yang telah menyampaikan saran dan pendapat dalam Pemandangan Umum atas Penyampaian 4 ( empat ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021.

Atas saran dan pendapat Fraksi PDI Perjuangam dapat kita sampaikan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 70, : yang dimaksud hari adalah hari kerja. Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara, tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya.

Mengingat penyampaian Raperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026 yang telat penyampaian ke DPRD kami pihak eksekutif akan memperbaiki dimasa mendatang dan akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait jadwal Evaluasi Raperda RPJMD, sesuai jadwal bagi Pemerintah Kabupaten yang mana jadwal pelantikan pada 26 Februari 2021 sedang dijadwalkan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi, dan Untuk Jadwal Kabupaten Musi Rawas Utara direncanakan pada tanggal 26 Agustus 2021.Sampai Bupati Muratara.

Selanjutnya Bupati Muratara menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Bulan Bintang. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Fraksi Partai Bulan Bintang yang disampaikan oleh Anggota Dewan Hadi Subeno yang telah menyampaikan saran dan pendapat dalam Pemandangan Umum atas Penyampaian 4 (empat) Raperda Kabupaten Muratara tahun 2021.

Fraksi PBB menghimbauan dan menganjurkan agar Penyampaian KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2021 dan KUA dan PPAS APBD Tahun 2022 untuk segera disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten sudah membuat Rundown jadwal pembahasan APBD Perubahan 2021 dan APBD 2022, KUA dan PPAS Perubahan akan disampaikan pada tanggal 5 Agustus 2021.

Serta upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Muratara telah meningkatkan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 melalui berbagai upaya diantaranya menekankan keterlibatan berbagai unsur kepentinga seperti Para Camat, Lurah, Kepala Desa dan Tenaga Kesehatan sudah bergerak kebawah untuk memberikan sosialisasi dan informasi, mengingatkan himbauan berdisipln dalam Protokol Kesehatan. Kendala dalam penanganan masyarakat yang terindikasi Covid-19 adanya prilaku dan budaya masyarakat kita dalam menyikapi penanganan Covid-19 oleh tenaga Kesehatan.Tegasnya

lanjutnya Kepala Desa sudah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masyarakat yang terdampak melalui Dana Desa, Bagi Masyarakat Kelurahan sedang mempersiapkan data bagi keluarga yang akan memperoleh BLT dari APBD untuk masyarakat yang terdampak terutama bagi keluarga tidak mampu,direncanakan akan di distribusikan pada 250-300 kk di Masing-masing kelurahan dan pelaksanaan pada minggu kedua bulan Agustus 2021 dan kami akan mengajak Anggota DPRD Muratara untuk menyalurkanya.

Kesiapan daerah dalam melakukan perawatan bagi para pasien Covid-19 akan terus ditingkatkan Sarana perawatan di rumah sakit, telah disiapkan 10 tempat tidur per Puskesmas dan Pemerintah Kabupaten Muratara akan membuka kembali Rumah Isolasi dengan kapasitas 40 tempat tidur bagi Penderita Covid yang ringan atau tanpa gejala. Pemkab Muratara akan terus meningkatkan cakupan Vaksinasi pada masyarakat agar tepat sasaran.

Bupati juga menjelaskan Pemkab Muratara melalui para Camat, melihat status Orange tetap meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kondisi kesehatan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti Pesta dan acara lannya akan untuk dipantau protokol kesehatan. dan terus di evaluasi dan penyelidikan epidemiologi kasus COVID-19, kami akan ikuti perkembangannya termasuk kebijakan pelarangan kerumunan dan kegiatan sosial masyarakat.Jawaban Eksekutif terhadap Fraksi PBB.

Selanjut Bupati Muratara memberi jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Nasional Amanat Kebangkitan (Nasaki)
yang disampaikan oleh Firsa Lakoni yang telah memberi saran dan pendapat dalam Pemandangan Umum atas Penyampaian 4 Raperda Kabupaten Muratara tahun 2021

Atas saran dan pendapat Anggota Dewan yang Terhormat dapat kami sampaikan terkait Penetapan RPJMD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaran Pemerintah serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah dengan kedudukannya sebagai peraturan daerah, maka secara filosofis dan sosiologis mendudukkan sasaran pembangunan menjadi acuan bersama seluruh stakeholders pembangunan, mengikat komitmen bersama, dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan, termasuk bagi penyusunan APBD. Untuk itu kami berharap kepada Dewan yang terhormat memberikan saran dan pendapatnya guna penyempurnaan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.Demikian jawaban terhadap Fraksi Nasaki.

Terahir Bupati Muratara memberi jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan Keadilan (KPK)
yang disampaikan Muhammad Hadi yang telah memberi saran dan pendapat dalam Pemandangan Umum atas 4 Raperda Kabupaten Muratara tahun 2021.

Atas saran dan pendapat Anggota Dewan yang Terhormat dapat kami sampaikan
bahwa kami selaku eksekutif sangat sepakat dan meminta dukungan dari pihak Legislatif agar dalam pembahasan pada tahapan Pansus dapat saling bersinergi antara eksekutif dan legislatif guna terbentuknya Peraturan Daerah yang aspiratif, berkualitas, dan mendukung Program kerja Pemerintah Kabupaten Muratara. Diahiri Bupati

Demikian jawaban dan penjelasan yang dapat kami sampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan yang terhormat. Mudah-mudahan dengan uraian dan jawaban tersebut dapat memperjelas beberapa permasalahan yang diangkat melalui Pandangan Umum.

Atas perkenan Dewan yang terhormat yang telah meneliti, mencermati, menyampaikan apresiasi, saran, masukan, himbauan dan pertanyaan atas Penyampaian 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-itingginya, serta pengabdian yang telah disumbangkan tersebut menjadi kontribusi yang baik bagi pembangunan kabupaten yang kita cintai ini.

Dengan mengahiri Bupati Muratara mengharapkan kiranya Dewan yang terhormat dapat menyetujui dan membahas lebih lanjut Penyampaian 4 Raperda Kabupaten Muratara Tahun 2021 yang telah disampaikan pada rapat-rapat Panitia Khusus.Harap Bupati sambil mengahiri (AJR)

Berita Lainnya