oleh

Status 25 Mahasiswa asal Muratara terancam di Nonaktifkan oleh IPB University akibat pemkab Belum Bayar BUD sejak tahun 2020

MURATARA|coganews.co.id-25 mahasiswa asal Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang mendapat Beasiswa Utusan Daerah (BUD) di Institut Pertanian Bogor (IPB) University melalui program Beasiswa yang di programkan oleh pemerintah sebelumnya yang di pimpin mantan Bupati H.M.Syarif Hidayat.

Hari ini selasa ke 25 Mahasiswa ini mendatangi Bupati Muratara H.Devi Suhartoni di rumah dinas untuk megadu nasib status mereka kuliah di IPB University, sebab pihak Kampus juga meminta kejelasan kepada Pemkab Muratara,di Kabar biaya kuliah selam 2 ( Dua) Semester di tahun 2020 belum dibayar dengan anggaran mencapai Rp.1,9 Milyar.

Dikatakan oleh salah satu Mahasiswa saat ini kami sudah dua semester, yang sekarang  mau ke semester tiga tapi terkendala karena pihak kampus IPB mengatakan dua semester yang kemarin belum dibayar,” Disampaikanya

Dengan Audiensi dengan Bupati H.Devi Suhartoni sebelumnya kami sudah menanyakan masalah tersebut kepada Dinas Pendidikan namun tak mendapat kejelasan apapun

“Saat ini Kami (terancam) mau dinon aktif dari IPB university Kami tidak bisa mengisi KRS, status kemahasiswaan akan dinonaktifkan,  kami bingung nasib kuliah kami. Makanya kami menghadap Pak Bupati mau minta jaminan, sebab orang tua kami tidak sanggup kalau mau bayar sendiri,” keluhnya. 

Diketahui pada tahun 2020, Pemkab Muratara  bekerjasama dengan IPB membuka jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD). 


Pada waktu itu ada kuota 30 orang untuk lulusan SMA/MA/SMK untuk mendapat beasiswa di IPB University dengan biaya ditanggung pemerintah daerah (Pemda).

sekarang masih ada 25 mahasiswa asal Kabupaten Muratara yang mendapat beasiswa di IPB University yang tagihan dari kampus selama dua semester menunggak biaya mencapai Rp 1,9 Miliar.Dikatakan oleh salah satu Mahasiswa.

Ditempat yang sama Bupati Muratara H.Devi Suhartoni Bupati Musi Rawas Utara, Devi Suhartoni saat mendengar laporan sejumlah mahasiswa tersebut sangat terkejut apalagi di APBD tahun 2021 tidak di anggarkan. 

Devi juga heran karena Pemkab Muratara pada saat itu berani menjamin beasiswa para mahasiswa di IPB University, namun ternyata belakangan tidak dibayarkan. 

“Ini artinya terhutang kita sama IPB. Kita punya SPH (hutang) sama kontraktor dari kegiatan pembangunan tahun 2020 ada Rp 199 miliar, ditambah ini, aduh, kacau ini muratara sangat memalukan,” kata Devi. 


Pemerintah saat ini seolah ketiban masalah besar dari kepemimpinan sebelumnya, namun dia tetap berusaha keras memutar otak memikirkan bagaimana menyelesaikan setiap masalah yang ada apalagi ini menyangkut pendidikan. Ucap Devi

Devi menegaskan bukan bermaksud menyalahkan kepemimpinan Muratara sebelumnya karena dirinya juga bagian dari pemerintahan sebagai wakil bupati pada saat itu.

“Sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan pemerintah yang lalu, karena saya juga wakil bupati. Tapi pak bupati (Syarif Hidayat) waktu itu berjanji memberikan beasiswa, tapi beasiswanya tidak dibayar, kan malu kita,” kata Devi. 

Dijelaskan bahwa kondisi keuangan Daerah Pemkab Muratara saat ini sedang sulit akibat adanya pandemi Covid-19, tapi kita tetap mencari solusi agar para putra-putri Muratara bisa terus kuliah di IPB.

Nanti akan panggil Kepala Dinas Pendidikan untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah belum dibayarnya beasiswa mahasiswa IPB University tersebut.

“Besok (04/08) saya langsung mengadakan rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan, bagaimana ceritanya ini. Yang jelas saya akan berusaha menyelesaikan masalah ini, nanti kami juga akan kontak pihak IPB, malu Kabupaten kita kalau seperti”.Tutupnya (AJR)

Berita Lainnya