JAKARTA |coganews.co.id– dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) melakukan Audiensi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (15/12).
Audiensi ini yang dipimpin oleh Ketua Umum APKASI yang juga menjabat sebagai Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan ini hadir untuk membahas terkait kelembagaan penyederhanaan birokrasi.
Pengurus APKASI, hadir Bendahara Umum/Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Wakil Sekretaris Jenderal/Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni, Wakil Bendahara Umum/Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dan Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan/Bupati Batubara Zahir.
Turut hadir dalam pertemuan ini Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian PANRB Jufri Rahman, Staf Khusus Menteri bidang Penanganan Antikorupsi Rakhmad Setyadi, Staf Khusus Menteri bidang Penanganan Radikalisme Tony Surya Putra, Staf Khusus Menteri bidang Pelayanan Publik dan Umum Saifudin Latief, Sekretaris Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana T. Eddy Syah Putra, dan Plt. Sekretaris Deputi bidang SDM Aparatur Diah Faras.
H.Devi Suhartoni mengatakan.“Hari ini saya menemani ketua Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan juga Bupati Dharmasraya dan Rekan-rekan pengurus APKASI”.
Bupati Musi Rawas Utara menjelaskan
Dimana saya diamanatkan oleh ketua umum untuk menyampaikan masalah PPPK, sebab ini isu semua kabupaten dalam penerimaan dan pembiayaan yang diantaranya Apkasi meminta adanya penerimaan PPPK yang sudah lama mengabdi agar tidak pakai test, dan adanya usulan dari kepala daerah untuk mereka, karena saat ini test nya tidak sesuai,jadi semangat PPPK itu banyak yang sudah mengabdi lama tidak lulus, yang lulus malah orang dari luar daerah Kabupaten yang membuka formasi. Harapnya.
Lanjutnya terkait anggaran PPPK harus jelas yaitu anggaranya agar dari pusat, apalagi saat ini daerah banyak dipotong karena kondisi keuangan disebabkan covid 19. Selain itu adanya edaran bahwa daerah harus membatasi biaya rutin dan pegawai diangka 30% yang sudah diregulasikan.Tegas Devi.
Harapan kami agar MenpanRB mempertimbangkan usulan daerah terhadap jumlah penerimaan PPPK mengingat adanya pengurang anggaran dan anggaran PPPK tidak menjadi tambahan DAU. Serta PPPK jangan hanya fokus pada guru tetapi juga nakes dan umum untuk formasi mendatang.Ini menjadi usulan kami dari Apkasi.
Lanjutnya kedepan agar ASN dari STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) di tempatkan di pemerintahan daerah, agar BPKAD dan BAPENDA ada tenaga ahli dibidangnya.Kata Bupati Muratara.(AJR)
