Oleh : Della Sari,S.I.Kom (Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi STISIPOL Candradimuka Palembang)
Ditengah-tengah wabah covid-19 ini Pemerintah disibukkan dengan skema pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Dan menuai perbedaan pendapat dari para pejabat tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ingin menggunakan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN, yakni dalam pos program penguatan ekonomi senilai Rp178,3 triliun untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN.Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (19/1/2022).
Rapat tersebut membahas evaluasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, serta rencana APBN dan PEN 2022.”Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa dieksekusi pada 2022 maka akan bisa kami anggarkan di Rp178 triliun ini,” ujar Sri Mulyani pada Rabu (19/1/2022). Dan dalam beberapa kemudian Menteri Koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru atau Nusantara tidak jadi menggunakan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022.
Hal ini diungkapkan Airlangga dalam konferensi pers PPKM, Senin (24/1/2022). Anggaran PEN tahun 2022 tetap dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sesuai klasternya.
“Dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN,” jelas Airlangga dalam konferensi pers.Mantan Menteri Perindustrian ini mengungkap, anggaran pembangunan IKN fase pertama saat ini disediakan di Kementerian PUPR. Anggaran digunakan untuk membangun infrastruktur dasar sesuai kebutuhan dan prosesnya.
“Terkait dengan IKN anggarannya di PUPR yang saat ini ada. Dan memang diperkirakan untuk fase pertama dibutuhkan dana Rp 45 triliun, namun dana ini dana yang secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progress,” ujar dia.Adapun anggaran PEN, khususnya dalam klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp 178,3 triliun dari total Rp 455,62 triliun digunakan sesuai peruntukannya bukan untuk pembangunan IKN.
Airlangga bilang, anggaran di klaster tersebut diputuskan untuk program padat karya, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, dukungan UMKM, PMN, dan insentif perpajakan.
“Terkait dengan dana IKN, jadi saya ingatkan bahwa dana PEN yang diputuskan adalah Rp 455 triliun terdiri dari 3 bidang, kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan ekonomi,” kata Airlangga.
Adanya perbedaan statement ini Pemerintah dinilai tidak bijak dalam menyampaikan informasi kepada publik dan fungsi koordinasi didalam pemerintahan tidak berjalan dengan baik, tentu harus diperhatikan bahwa didalam pemerintahan itu harus ada fungsi koordinasi dan didalam koordinasi tersebut perlu komunikasi organisasional De Fleur dalam buku Fundamentals of Human Communication (1990:192) menerangkan arti
komunikasi organisasi sebagai transmisi pesan melalui saluran formal dan informal dalam
kelompok yang relatif besar dan sengaja dibentuk, menghasilkan pembangunan makna yang memiliki pengaruh terhadap anggota-anggotanya,oleh sebab itu komunikasi organisasional digunakan untuk menyampaikan masukan-masukan melalui demonstrasi sehingga perbedaan pendapat ini mendapatkan jalan tengah dan menghasilkan keputusan yang bijak sebelum diberitakan kepada khalayak ramai.
Dan persoalan Pembangunan IKN di tengah pandemi covid-19 dinilai urgensi, yang seharusnya lebih ditujukan pada kegiatan yang berkaitan dengan pandemi covid-19 dalam jangka pendek dan menengah untuk kepentingan masyarakat.
(Danaz)
