COGANEWS.CO.ID | MURATARA— Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan rapat pemantapan Skajul (Skema Jadwal Lapangan) Satgas Pendapatan Daerah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bapenda Muratara dan melibatkan sejumlah OPD serta unsur pelaksana lapangan, Selasa (27/5/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Bappeda sekaligus perwakilan Samsat Muratara, Taufik, dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perizinan Hamdan, Staf Ahli Bupati Al Azhar, serta perwakilan dari berbagai dinas teknis seperti Dinas PUPR, Dishub, DLH, Disperindagkop, Satpol PP, dan Dinas Pertanian-Perkebunan.
Agenda utama dalam pertemuan ini adalah penyusunan pembagian tim Satgas, penyelarasan jadwal kegiatan di lapangan, serta strategi pendekatan dan komunikasi dengan para wajib pajak. Tak hanya itu, forum ini juga menitikberatkan pada pencarian dan pemetaan potensi objek pajak baru di wilayah Muratara.
Kepala Dinas Perizinan, Hamdan, menyatakan bahwa Satgas akan diberi target kerja yang jelas agar setiap langkahnya dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita akan rumuskan regulasi serta indikator capaian agar pelaksanaan kegiatan di lapangan terukur dan berdampak langsung terhadap PAD,” ucapnya.
Koordinator UPL Satgas Pendapatan, Aan, menyampaikan komitmennya untuk melakukan pelacakan dan inventarisasi objek pajak secara menyeluruh.
“Kami siap membantu pemerintah daerah dalam mendongkrak PAD dengan menelusuri berbagai objek pajak seperti PPJ Non-PLN, penggunaan air tanah, pajak restoran, MBLB di pasar, parkir, kendaraan bermotor, hingga STDB,” terangnya.
Rapat juga menyinggung berbagai jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi namun memiliki dampak langsung di daerah, seperti:
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Alat Berat
Al Azhar, Staf Ahli Bupati, menekankan pentingnya penyusunan time line kerja Satgas yang lebih rinci, serta perlunya klasifikasi antara objek pajak yang sudah terealisasi dan yang belum. Ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh, baik perusahaan maupun perorangan.
“Data harus dipersiapkan sebelum turun ke lapangan agar tepat sasaran. Apa pun yang berasal dari Muratara, harus pula memberikan manfaat kembali untuk Muratara. Potensi daerah yang besar ini harus diimbangi dengan manajemen pendapatan yang optimal,” tegasnya.
Meskipun belum menghasilkan keputusan akhir, rapat ini menjadi landasan penting dalam penguatan strategi dan perencanaan kerja Satgas Pendapatan Daerah ke depan. (Aan)
