*Bismillahirrahmanirrahim*
Dulu sekira tahun 1960 hingga 1980-an Populeritas lagu “dari Sabang sampai Merauke” Karya R.Soehardjo. Anak-anak Sekolah Dasar , semua pada hafal. Apalagi jika tiba bulan Agustus menuju puncak acara 17 Agustus, saat paling dinantikan, karena ada kontestasi atau lomba group drumband antar SD se-Kecamatan. Tentu lagu- lagu yang difesitivalkan minimal ada tiga lagu, dari 10 Lagu Nasional pasti ada lagu berjudul “Dari Sabang Sampai Merauke” masuk dalam nominasi yang dilombakan. Memang lagu ini fenomenal yang historis.
Pesan moral dari Lagu ini, bahwa yang namanya Republik Indonesia itu adalah dari Aceh hingga Papua. Boleh jadi R.Soeharjo sebagai pencipta ingin berpesan, untaian berjajar pulau-pulau yang sambung menyambung itu kudu dirawat dipelihara dan dipertahankan, karena itulah Indonesia.
“Sabang” (Aceh) sebagai daerah modal, pokok ibarat seutas tali yang berkelindan ke “Merauke” (Papua) sebagai wilayah ujung, si bungsu yang gemuk dan potensial.Maka sudah seharusnya NKRI semakin menjadi kuat kokoh karena diapit dua gerbang yang kuat yaitu Provinsi Aceh (gerbang barat) dan Papua (gerbang timur).
-888-
*Apresiasi Budaya dan Seni*
Dengan menyanyikan lagu- lagu nasional secara tidak langsung kita telah ingat dan menghargai jasa-jasa para pahlawan kusuma bangsa yang telah berjuang untuk Indonesia
Pada 18 Agustus 2023, Penyanyi Isyana Saraswati tampil dalam pagelaran “Sabang-Merauke” bertajuk “Pahlawan Nusantara” di Jakarta. Sebanyak 300 Seniman lintas generasi dari beragam profesi menyemarakkan pagelaran dengan menampilkan karya kolaboratif untuk menyanyikan 31 lagu daerah dan nasional yang membangkitkan spirit Nasionalisme sekaligus mengenang jasa-jasa para pahlawan.
Apresiasi melalui jalur kesenian dan kebudayaan adalah wujud lain dari bentuk pengakuan dan penghargaan warga bangsa terhadap ‘nasionalisme’ yang kian menipis
*Ketika Aceh dan Raja Ampat Terluka*.
Kondisi kedua daerah Provinsi Aceh dan Papua ini ada kesamaan, yakni sama- sama terluka, sama gundahnya karena sepertinya pelan- pelan Jakarta baik langsung maupun terkesan telah memarginalkan kedua provinsi ini.
Dari ujung Barat menuju Ujung Timur berjajar pulau-pulau, “Sambung- menyambung menyambung menjadi satu”, itulah Indonesia. Lirik yang indah menggambarkan pesona nusantara, bak untaian zamrud, mutu manikan dalam asuhan rembulan di lintasan khatulistiwa. Maka bagaikan tibuh jika satu satu jari yang sakit, seluruh tubuh pun turut merasakan sakit. Terganggunya stabilitas lokal berdampak pula pada stabilitas nasional.
Kini mereka “terluka parah” terkoyak, tercabik dan diacak acak karena sifat rakus, lapar terus tak pernah kenyang “Hatta Dzurtumul Maqabir”
*Nangroe Aceh Darussalam*
Sengketa perbatasan, terkait Empat (4) pulau :
1. Pulau Panjang.
2. Pulau Mangkir Gadang
3. Pulau Mangkir Ketek
4. Pulau Lipan
Sudah cukup lama terjadi ketegangan dan polemik antara dua Provinsi, yakni Sumatera Utara dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
Konflik perbatasan ini memicu ketegangan dan ketidak stabilan. Para nelayan menjadi terganggu dalam usaha penangkapan ikan dan sumber daya laut lainnya.
Keempat Pulau tersebut berdasarkan kesepakatan pada tahun 1992, salahsatu poinnya adalah : Keempat Pulau diakui sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.
*Sejarah Harus Diingat, Jasmerah.*
Provinsi Aceh pernah angkat senjata, dan mau keluar dari Republik Indonesia, hendak mendirikan Negara Islam berkat kepiawaian Pemimpin Orde Baru, seiring waktu berjalan perjuangan Aceh ke arah separatis pelan-pelan mulai redup, dengan melemahnya Tokoh sentral Muhammad Daud Bereuh. Bagi rakyat Aceh ini sebuah pengorbanan demi NKRI
Ibarat api dalam sekam meski tidak menyala apinya namun bara api terus hidup jika saja ada hembusan angin kencang akan menyala dan berkobar kembali
Empat pulau bisa saja dialihkan, digeser secara administratif namun sejarah Aceh yang penuh dinamika itu adalah sisi lain yang terpatri dalam memori negeri mustahil untuk dilupakan
Empat pulau yang dipindahkan statusnya ke Sumatera Utara dengan Kepmendagri 2022 dan 2025. Mereka lupa dalam membaca Aceh, Aceh penuh dengan perisiwa berdarah-darah. Aceh menyimpan memori panjang tentang bagaimana Jakarta dulu memberi perlakuan terhadap mereka.
Lalu muncul Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sekira tahun 1976 hingga tahun 2005, GAM adalah gerakan separatis, bertujuan untuk memisahkan Aceh dari NKRI. Telah banyak menelan korban jiwa serta menyebabkan kerusakan yang signifikan.
Melalui proses yang alot dan panjang perjanjian damai ditanda tangani pada tahun 2005 di Helsinki, Finlandia.
Konflik Aceh berakar dari berbagai faktor temasuk ketidakpuasan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA).
Aceh tak bisa diperdaya hanya dengan administrasi, kompromi elit atau dengan merevisi peta Aceh. Kegagalan membaca Aceh berakibat fatal. Jika saja Sumatera Utara berharap ingin ngotot mendapatkan empat pulau terbaca di atas boleh jadi justru Indonesia akan kehilangan satu wilayah provinsi.
Jusuf Kalla (JK) sosok kunci sebagai meditor perjanjian damai Helsinki 2005 memperingatkan :_
“Kepmendagri itu cacat formil. MoU Helsinki memakai rujukan batas administrasi 1Juli 1956 dan itu sudah diakui dunia Tidak bisa seenaknya diubah lewat keputusan Menteri”
Warning dari JK bukan sekedar mengingatkan tapi sebagai alarm politik, bawa Pusat membuka luka lama yang sudah mulai sembuh kini telah terusik kembali, sama halnya seperti membangunkan macan tidur
-888-
Jangan pernah melupakan sejarah, sejarah kudu terus diingat, bukankah sejarah juga sering berulang karena tak pandai membina dan merawat, secara terus menerus serta bersikap fair dan berimbang, Seperti kata
Bung Karno JASMERAH, jangan sekali-kali melupakakan sejarah
*Raja Ampat, Papua*.
Tdak hanya Aceh babak belur saudara kita di Kepulauan Raja Ampat pun tidak kalah parahnya, Papua pun tidak sepi dari catatan sejarah kelam, separatis terus bergerak untuk berupaya melepaskan diri dari NKRI. Belum lagi SDA nya yang diekploitasi sudah mengkhawatirkan dan melampaui batas.
Lingkungan hidup semakin amburadul, rusak parah cukuplah tambang emas Grasberg yang terletak di Mimika Papua Tengah yang dieksploititasi besar -besaran.
Melalui tambang ini saja Indonesia sudah kehilangan banyak kekayaan SDA yang terpendam di bumi cendrawasih ini yang seharusnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, sesuai amanah Konsitusi. Namun tidak demikian, nyaris semua diangkut keluar RI. Tambang ini dikelola oleh PT.Freeport Indonesia, dan merupakan salahsatu tambang emas terbesar di dunia, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Freeport Mc Moran (AS).
Isu tambang nikel di Raja Ampat yang kini viral, konon aktivitas tambang ini berakar dari kebijakan lintas rezim selama 27 tahun. Sorotan publik kian menukik justru di saat Bahlil menjabat Menteri ESDM yang belum genap satu tahun.
Terlepas siapa Menteri dan rezim siapa yang memporak porandakan Gugusan Pulau Ampat yang mempesona itu. Tidak kita bahas disini.
Sekarang bagaimana mengembalikan pada posisi normal atau merecoveri Raja Ampat yang telah rusak dan robek itu dari sisi IUP dari 5 perusahaan sudah empat yang dicabut izinnya, tapi mereka sudah kenyang duluan.
Kepulauan Raja Ampat adalah gugusan kepulauan yang berlokasi di barat bagian semenanjung Kepala Burung (Vogelkoop) Pulau Papua. Gugusan ini dibawah Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Keindahan pemandangan bawah lautnya mengundang para maniak penyelam yg tertarik dengan keindahan yang tiada tara.
*OPM dan GPK*
Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) yang terus menuntut Kemerdekaan Papua.
Wilayah Papua mengalami konflik yang panjang dan kompleks, yang meliputu berbagai isu mulai dari sengketa historis pelanggaran HAM dan marginalisasi orang Papua.
Persoalan konflik Papua yang tak kunjung usai sudah semestinya Jakarta lebih waspada dan lebih berhati- hati dalam mengurus Papua karena sekarang mata dunia terbelalak menyaksikan Raja Ampat dieksploitasi untuk kebutuhan segelintir orang. Alam nan hijau ,indah itu di sikat, dibabat diembat juga, tanpa nurani, tanpa merasa bersalah yang penting fulus masuk ke pundi-pundi untuk memuaskan nafsu serakahnya.
Daerah- Daerah, masih merasa termarginalkan oleh Jakarta mereka bergumam dan mengumpat karena mereka menganggap Jakarta seperti lintah menyedot darah, kekayaan SDA di daerah, Provinsi dan Kabupaten. Uangnya diangkut ke Jakarta kembali lagi ke daerah dalam bentuk APBN alakadarnya. Pencemaran lingkungan dan deforestasi Daerah yang merasakan dan berhadapan langsung. Bekas tambang terus menganga upaya reklamasi total cuma isapan jempol dan habis dari rapat ke rapat yang tak berujung.
Terkait kasus Raja Ampat dan Empat Pulau di Aceh Singkil. Dimana kita tahu ini bukan kasus baru, namun viralitasnya tak terbendung seakan barang baru. Sebagai bangsa dan memiliki jatidiri jangan pernah memendam atau menyisahkan masalah karena ini sama juga menaruh bom waktu yang kita tidak tahu pasti kapan meledaknya.
*Semua Pihak Harus menahan diri*
Gejolak kasus Raja Ampat dan Empat Pulau di Aceh Singkil sebagai batu sandungan disaat sedang berbenah menuju era Indonesia Emas 2045.
Terkait Empat Pulau yang memicu konflik antara Sumatera Utara dan Aceh, menuai polemik, sesama anak bangsa yang sedang menjadi sorotan publik. Kita berharap Pemerintah akan memberikan keputusan yang adil dan bijak.
Menurut Menko Kumham Imipas,Yusril Ihza Mahendra bahwa “Pulau-Pulau itu secara geografis lebih dekat ke Tapanuli Tengah Sumut, tapi harus dikaji aspek -aspek lain yakni apek sejarah, budaya, penempatan suku. Kedekatan geografis bukan satu-satunya dasar untuk menetapkan sebuah pulau itu masuk ke dalam wilayah Kabupaten atau Provinsi mana” jelas Yusril.
Sengketa Pulau tersebut terjadi bukan antar negara, namun terjadi antar daerah artinya masih dalam bingkai negara NKRI juga. Tapi mengapa respon publik begitu gaduh dan gegap gempita ? karena tetkait masalah sensi dan sexy. Meskipun demikian, menyangkut Aceh yang sensitivitas lebih kental karena luka lama itu telah berlangsung sejak Orde Lama, Orde Baru berakhir di era Reformasi tahun 2005. Karena komitmen dengan nasionalisme maka sudah sepantasnya Jakarta berhati-hati, bijak dan bersikap adil.
Demikian juga dengan penanganan Raja Ampat Papua melalui pendekatan yang bijak dan adil.
*Penutup.*
Starting poin perjalanan bangsa, dari Sabang Aceh, finish menuju Papua, route panjang yang harus dilalui dan dijaga, seperti lagu nasional “Dari Sabang Sampai Merauke. Berjajar Pulau- Pulau”. Artinya dipastikan tak ada Pulau atau wilayah yang hilang dan lepas dari NKRI Sampai disini mudah- mudahan kita menjadi faham.
Semoga persoalan Raja Ampat dan Empat Pulau segera dituntaskan. Kita menaruh harapan besar kepada *Presiden Prabowo Subianto* meng-take over kasus sensitif ini agar dalam waktu dan tempo sesingkat- singkatnya masalahnya tidak berlarut -larut, clear dan selasai tuntas, every body happy.
والله اعلم بالصواب
C14062025, Tabik 🙏
