Muratara | coganews.co.id — Pernyataan mengejutkan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Musi Rawas Utara, Alexander, saat ditanyai oleh awak media terkait keterlibatan instansinya dalam Satgas Pendapatan Daerah yang saat ini tengah gencar melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD di sektor perusahaan, di desa dan pasar.
“Dalam Satgas itu kami tidak punya fungsi ataupun kepentingan. Kami tidak ikut dalam urusan penggalian PAD di perusahaan-perusahaan. Itu domainnya Bapenda,” tegas Alexander saat dikonfirmasi.
Pernyataan ini langsung menimbulkan sorotan publik. Pasalnya, Satgas Pendapatan dibentuk dengan tujuan strategis: mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap, termasuk dari aktivitas industri penghasil limbah seperti pabrik kelapa sawit (CPO). Sektor ini memiliki potensi besar, baik dari pemakaian air tanah, energi, hingga pengelolaan limbah padat dan cair yang bernilai ekonomis.
Padahal, secara fungsional, DLHP sebagai pengawas lingkungan memiliki peran krusial dalam pengawasan limbah industri, dan dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah daerah untuk menagih retribusi atau pungutan dari aktivitas tersebut. Kolaborasi antara DLHP dan Satgas Pendapatan seharusnya menjadi kunci keberhasilan optimalisasi PAD yang berkeadilan dan ramah lingkungan.
Namun dengan pernyataan Alexander, muncul pertanyaan serius: apakah benar tidak ada koordinasi antar-OPD? Ataukah ada ketidakharmonisan atau tarik-menarik kepentingan antar lembaga? Sebagian pihak bahkan menilai ini sebagai sinyal lemahnya sinergi birokrasi dalam mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.
Di sisi lain, Satgas Pendapatan justru sedang mendorong DLHP untuk terlibat aktif, terutama dalam mendorong lahirnya regulasi daerah seperti Perbup atau Perda tentang pemanfaatan dan retribusi limbah CPO, sebagaimana telah diterapkan di kabupaten-kabupaten lain seperti Tanah Laut, Aceh Tamiang, dan Labuhanbatu Utara.
“Jangan sampai limbah dibiarkan mencemari lingkungan, tetapi potensi pendapatannya juga tidak masuk ke kas daerah,” ujar salah satu anggota Satgas PAD.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak Bapenda atau Kepala DLHP. Namun publik berharap ada langkah cepat dari pimpinan daerah untuk mengevaluasi pola kerja antar-OPD, menyatukan persepsi dan komitmen, demi satu tujuan besar: meningkatkan PAD untuk pembangunan Muratara yang lebih baik dan berkelanjutan. (AAN)
