COGANEWS | MURATARA, Beritakajang.com — Menanggapi pemberitaan terkait dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dalam kegiatan perjalanan dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang dimuat oleh media online tipikorinvestigasinews.id pada 28 September 2025, pihak Diskominfo Muratara memberikan klarifikasi resmi.
Kepala Diskominfo Muratara, Muhamad Alamudi, menegaskan bahwa seluruh kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh instansinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kebutuhan organisasi.
“Perjalanan dinas yang kami laksanakan sepenuhnya berpedoman pada aturan dan kebutuhan organisasi. Kominfo memiliki fungsi protokol dan kehumasan yang memang mengharuskan adanya kegiatan perjalanan dinas dalam mendukung tugas pemerintahan daerah,” jelas Muhamad Alamudi, Rabu (16/10).
Lebih lanjut, para Kasubag dan Bendahara Diskominfo Muratara juga memberikan penjelasan serupa. Mereka menegaskan bahwa seluruh perjalanan dinas yang dilakukan murni untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Setiap perjalanan dinas kami lakukan sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada unsur kepentingan pribadi di dalamnya. Bahkan, anggaran perjalanan dinas di Diskominfo Muratara sangat terbatas, sehingga tidak mungkin digunakan untuk hal di luar urusan kedinasan,” tegasnya.
Melalui klarifikasi ini, pihak Diskominfo Muratara berharap masyarakat dapat memahami bahwa setiap kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan, serta dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran di masing-masing OPD.
“Perlu diketahui, anggaran perjalanan dinas kami sangat terbatas dan penggunaannya selalu sesuai prosedur,” tutup Alamudi.
Sementara itu, salah satu jurnalis yang aktif meliput di lingkungan Pemkab Muratara turut menanggapi pemberitaan tersebut. Ia menilai informasi yang disampaikan media tipikorinvestigasinews.id tidak benar dan tidak berdasarkan fakta lapangan.
“Kami berharap rekan-rekan media tetap objektif dalam menyajikan berita. Jangan menulis hanya berdasarkan dugaan atau opini tanpa data yang valid, apalagi sampai mencoreng nama baik instansi tertentu,” ujarnya. (Aan)
