Coganews – Palembang, Selasa (10/02/2026), menghadirkan momentum penting bagi masa depan infrastruktur Sumatera Selatan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), duduk bersama Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Walikota Palembang Ratu Dewa, serta seluruh kepala daerah se-Sumsel untuk membahas percepatan pembangunan strategis.
Meski agenda mencakup isu besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung lainnya, perhatian khusus tertuju pada Rusun 24–26 Ilir Palembang yang kondisinya dinilai tidak layak huni.
Gubernur Herman Deru menegaskan perlunya percepatan revitalisasi rusun tersebut. Ia menyebutkan bahwa kendala birokrasi dan teknis masih menghambat realisasi program yang sebelumnya sempat ditinjau oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Deru menekankan bahwa keberadaan rusun yang kumuh bukan hanya masalah sosial, tetapi juga mengganggu estetika kota Palembang sebagai pusat kebudayaan dan ekonomi Sumsel.
Sementara itu, Walikota Palembang Ratu Dewa turut memperkuat desakan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal masa jabatannya, berbagai audiensi telah dilakukan dengan kementerian terkait, termasuk dengan Menteri, Dirjen, dan Direktur teknis.
“Skema revitalisasi sebenarnya sudah disiapkan, baik melalui opsi Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun hibah lahan kepada Pemerintah Kota,”katanya
Ratu Dewa mengatakan, dirinya ingin secara langsung menyampaikan terkait revitalisasi Rusun tersebut.
“Kalau memang saya tadi diberi kesempatan untuk menyampaikan, progres itu juga sebenernya yang ingin saya sampaikan,” kata Ratu Dewa.
“Kita sudah beberapa kali ditinjau, baik oleh pak Wamen ketika satu bulan saya menjabat. Bahkan kita juga sudah beraudiensi secara langsung bersama bapak Menteri, pak Dirjen dan pak Direktur,” tambahnya.
Menanggapi apa yang telah dipaparkan oleh Gubernur Sumsel dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan akan segera berkoordinasi kepada Kementerian terkait.
