Jakarta_Coganews.co.id/Listrik merupakan kebutuhan primer paling dasar bagi manusia. Bahkan termasuk menyangku segala aktivitas dan nyawa. Mulai dari kebutuhan lampu, memasak, menyimpan makanan, menunjang sekolah dan pekerjaan, hingga menghidupkan roda ekonomi dan industri sebuah negara, semuanya bergantung pada pasokan listrik yang andal dan stabil.
Sayangnya, di Indonesia hak paling mendasar ini kini dirampas dari masyarakat karena kinerja PT PLN (Persero) yang sangat buruk dan gagal total dalam menjalankan tugasnya.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) mengatakan, fakta itu memang sulit dibantah, karena Indonesia saar ini memang sedang menghadapi krisis energi yang sangat nyata dan mengkhawatirkan.
“Masalah utamanya sangat jelas, selama hampir 5 tahun terakhir (2021-2026), tidak ada pertumbuhan atau pengembangan pembangkit listrik yang berarti. Kebutuhan listrik masyarakat terus bertambah seiring berkembangnya zaman, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi, namun penambahan kapasitas pembangkit baru sama sekali tidak berjalan sesuai rencana,” sebut Yudhistira di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Lanjut Yudhistira, kondisi ini semakin memburuk dalam beberapa hari terakhir, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Sistem kelistrikan mengalami kekurangan daya yang parah hingga 1.500 MW, yang menyebabkan pemadaman bergilir dan gangguan yang terjadi hampir setiap saat.
“Tentunya hal ini bukan musibah yang datang tiba-tiba, melainkan akibat dari dua kelalaian besar: pertama, pembangkit listrik yang sudah ada dibiarkan tidak terawat dengan baik, mesin-mesinnya rusak, dan sering gangguan mendadak karena kurangnya pemeliharaan serius; kedua, tidak ada satu pun pembangkit listrik baru yang selesai dibangun dan disambungkan ke dalam sistem untuk menutupi kekurangan daya tersebut,” tegasnya.
Di balik seluruh kekacauan, kesengsaraan, dan kerugian yang dirasakan rakyat ini, kaya Yudhis ada satu orang yang paling bertanggung jawab sepenuhnya, yaitu Darmawan Prasodjo, selaku Direktur Utama PLN sejak tahun 2021 hingga sekarang.
“Jika kita menelusuri catatan kinerjanya selama masa jabatannya, fakta dan data angka berbicara sangat keras. Tidak ada satu pun keputusan besar, langkah strategis, atau terobosan nyata yang signifikan yang ia buat untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik baru,” ujarnya.
Yudhistira menuding Darmo memimpin perusahaan raksasa ini seolah hanya berjalan di tempat, membiarkan infrastruktur kritis negara ini menua dan rusak, tanpa ada rencana nyata untuk perbaikan atau pengembangan.
❌ Kegagalan Eksekusi RUPTL 2021–2030
Setiap tahun, PLN di bawah pimpinannya menyusun dokumen indah eksekusi RUPTL dengan target kapasitas yang harus beroperasi dan tersambung ke sistem, namun realisasinya jauh di bawah harapan, bahkan gagal total.
Berikut data jelasnya:
Tahun Target Penambahan Kapasitas (MW) Realisasi Terpasang & Beroperasi (MW) Persentase Keberhasilan
2021 2.850 MW 320 MW 11% saja
2022 3.120 MW 415 MW 13% saja
2023 3.480 MW 580 MW 17% saja
2024 3.750 MW 720 MW 19% saja
2025 4.010 MW 890 MW 22% saja
TOTAL 17.210 MW 2.925 MW Hanya 17% dari rencana!
Sumber data: Lingkup SISTEM JAWA-BALI, RUPTL 2021–2030, Laporan Kinerja PLN
Artinya: Dari total hampir 17.200 MW yang seharusnya sudah ada dan menyala untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya Jamali, hanya kurang dari 3.000 MW yang benar-benar terwujud. Lebih dari 14.000 MW pembangkit yang dijanjikan mangkrak, tertunda, atau tidak pernah dibangun sama sekali.
“Inilah sebabnya cadangan daya makin menipis, hingga kini kita kekurangan listrik parah. ❌ Janji Kosong Transisi Energi Hijau Darmawan Prasodjo sangat pandai berpidato, mengaku PLN paling “Hijau”, berjanji membangun ribuan megawatt tenaga surya, air, angin, dan menjadi pelopor energi bersih. Namun datanya sangat memalukan,” beber Yudhis.
Harusnya, sambung dia, target EBT dalam RUPTL 2021–2025 (Sistem Jamali) : 7.800 MW energi terbarukan harus beroperasi
Realisasi hingga kini (Sistem Jamali) : Hanya 810 MW yang selesai dan tersambung ke jaringan.
“Hasilnya apa, kurang dari 11% tercapai! Dari ribuan megawatt yang dijanjikan, yang benar-benar berfungsi bisa dihitung jari. Ia sibuk mempromosikan konsep “hijau” di media dan forum internasional untuk pujian, padahal di lapangan kita masih sangat bergantung pada pembangkit batu bara tua yang boros dan tidak efisien, tanpa ada pengganti yang disiapkan.
Sepanjang menjabat, Darmawan Prasodjo justru lebih banyak dikenal karena kemampuannya berbicara manis, memberikan janji-janji indah, dan tampil di publik dengan berbagai pencitraan. Namun, janji-janji dan bujuk rayu yang ia sampaikan ternyata tidak ditujukan untuk kepentingan rakyat atau kemajuan negara,” urai jebolan Magister Komunikasi ini panjang lebar.
Sebaliknya, masih kata Yudhis, ia lebih sibuk memberikan janji dan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu—baik perorangan maupun perusahaan—yang dinilainya bisa memberikan dukungan politik atau kekuasaan kepadanya.
“Segala kebijakannya hanya berorientasi pada satu tujuan: mempertahankan posisi dan kenyamanan jabatannya sendiri, termasuk keresahan para vendor yang isunya setiap paket proyek yang nilainya sampai triliunan, dipotong 3% kalau mau segera diteken. Artinya, dia duduk sebagai Dirur bukan untuk melayani kebutuhan listrik 280 juta rakyat Indonesia.,” paparnya.
Akibatnya, semua penduduk harus menanggung derita. Ibu rumah tangga kesulitan mengurus rumah karena listrik sering padam, pelajar tidak bisa belajar dengan nyaman, pedagang dan pengusaha mengalami kerugian besar setiap kali pasokan terputus, dan industri terganggu operasinya—semua karena listrik, hal yang seharusnya terjamin, kini menjadi barang mewah dan tidak menentu.
Krisis energi yang terjadi hari ini, lanjut Yudhistira, adalah bukti nyata kegagalan kepemimpinan Darmawan Prasodjo. Ia telah mengabaikan amanah publik, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, dan gagal total mengeksekusi rencana pembangunan yang sudah disepakati secara hukum.
“Ke depan, PLN tidak boleh lagi dipimpin oleh sosok yang hanya pandai bicara, pandai berjanji, namun kosong dari karya, gagal memenuhi target angka yang sudah ditetapkan, dan abai terhadap tanggung jawab besarnya. Masyarakat berhak mendapatkan layanan listrik yang stabil dan terjamin, dan hal itu tidak akan pernah terwujud jika manajemen puncak masih dipimpin oleh orang yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan hidup seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
