COGANEWS.COM | PALEMBANG, – Forum mahasiswa dan buruh bersatu (FMBB) Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan rapat lanjutan mengenai konsolidasi aksi masa tolak RUU omnibus law bertempat Cafe kopinian jalan pelita, kecamatan kemuning Palembang, Selasa (17/03/2020) malam.
Koordinator lapangan (Korlap) Nugraha mengatakan, kemarin pihaknya sudah mengirim surat pemberitahuan terkait aksi masa pada Kamis (19/3/2020) mendatang, serta pihaknya juga diterima dan disambut dengan baik oleh pihak Polrestabes kota Palembang.
“kami himbau dan memberitahu kepada mahasiswa ataupun universitas – universitas yang ada di kota Palembang, bahwa perkuliahan sudah diliburkan akan tetapi pihaknya tetap mengajak teman – teman turun ke jalan untuk aksi akbar bersama mahasiswa dan buruh menolak RUU Omnibus law,” Kata Nug didampingi Ketua umum HMI Raja Alam saat konferensi pers di Kopinian.
Ditempat yang sama koordinator aksi Febri Zulian menambahkan, bahwa pihaknya juga akan mengajak mahasiswa dan seluruh elemen buruh di Sumatera Selatan untuk dapat bergabung kembali dalam aksi kami, dalam rangka menolak RUU Omnibus law khususnya di cipta lapangan kerja.
Dikatakan Febri, walaupun kemarin sudah ada yang aksi di kantor Gubernur dan DPRD Sumsel, ia menganggap bahwa belum ada jaminan pasti RUU tersebut tidak di sahkan, maka dari itu pihaknya mendorong dan mendukung gerakan nasional para kaum buruh nantinya,” ujarnya.
“Aksi kali ini adalah gabungan menjadi satu antara mahasiswa dan buruh untuk kembali menolak, walaupun senin kemarin mahasiswa sudah melakukan aksi masa yang telah ditandatangani oleh ketua DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel terkait penolakan ini, tetapi kami akan mengejar kepastian pada hari kamis nanti. bahwasannya RUU Omnibus law ini betul-betul tidak disahkan oleh DPRD pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut Febri menegaskan, bahwa pihaknya juga berharap pada aksi nanti semua mahasiswa dan buruh Sumsel bergabung di kantor DPRD Provinsi agar gerakan penolakan ini dapat menjadi bola salju yang besar dan memastikan bahwa RUU Omnibus law yang menyengsarakan rakyat tersebut tidak di sahkan,” pungkasnya.(Rezaf).
