MURATARA|coganews.co.id – Pembelajaran Tatap Maya Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Non Petahana Tahun 2021 Angkatan V dan VI melalui Video Conference.
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara H.Devi Suhartoni – H.Inayatullah mengikuti pembelajaran tatap maya pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi kepala daerah Non Petahana secara daring di Ruangan Rapat Kantor Bupati dan Opp Room Sekretariat Daerah Lantai II.
Pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, secara virtual, Senin (14/6).
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muratara H.Devi Suhartoni-H.Inayatullah , tergabung dalam angkatan kedua dan gelombang ketiga. Pada gelombang kedua ini diikuti oleh bupati/wali kota dan wakil bupati dan wakil walikota non petahana sebanyak 214 orang.
Sambutan dari Kepala BPSDM, Kemendagri Dr. Teguh Setyabudi, M. Pd, dalam laporannya, menyampaikan, pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri dilakukan dengan sistem gabungan tatap maya dan tatap muka.
Lanjut Teguh Selain itu, pelatihan kepemimpinan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepala daerah tentang pemerintahan daerah.
Selama pelatihan kepala daerah akan diberi materi enam rumpun, seperti demokrasi, kepemimpinan, dan pemberantasan korupsi. Keenam rumpun tersebut akan diramu dalam 18 mata pembelajaran.Jelasnya.
H.Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dalam amanatnya menyampaikan, kepala daerah harus memiliki konsep yang jelas tentang arah pembangunan daerah.
” Kepala daerah harus memiliki konsep pembangunan, hal ini penting mengingat masa jabatanya lebih singkat yaitu hanya sampai tahun 2024,” Ditegaskan oleh Tito.
Dalam menyusun konsep pembangunan harus menpedomi RPJM nasional dan provinsi serta kebijakan pusat lainnya.
Selanjutnya Mendagri menyampaikan, tiga hal menjadi perhatian pemerintah, yaitu pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) Pendidikan dan kesehatan.
Terusnya Dibidang SDM, upaya pencegahan stunting perlu menjadi perhatian daerah, dengan memberikan makanan tambahan terhadap ibu hamil dan balita.
Terfokus untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mempermudah akses masyarakat dan konektifitas antar daerah.
Sedangkan ketiga, mempermudah regulasi bagi penanaman investasi dalam rangka memacu pembangunan daerah.
Untuk ini diminta kepada kepala daerah melakukan inventarisasi terhadap Perda yang menghambat investasi, kegiatan ini merupakan tugas Kementerian untuk mengembangkan SDM dan tugas pembinaan pengawasan pemerintahan daerah. Salah satunya penguatan kemampuan para pemimpin eksekutif daerah yang terpilih di Pilkada 2020.(AJR)
