oleh

POLITIK COVID-19, KETERUJIAN PEMERINTAH ?

Oleh : Drs. H. Azkar Badri, M.Si
The RAWAS (Riset Apresiasi Warga Dan Sosial) Institute Yayasan Pataka.

Bencana tidak bisa diramalkan, ia sekonyong-konyong datang. Begitu juga halnya Pandemi Covid sekarang ini. Bencana Nasional, bahkan Bencana Dunia. Bagi kita beragama tentunya ini kehendak Allah SWT, Sang Malik, Penguasa Dunia. Mungkin ini berupa teguran/pengingat dari Nya atau kutukan/azab terhadap hambaNya yang sudah banyak berbuat salah atau kerusakan di muka bumi. Astaghfirullah, a’u dzubillah min dzalik.

Dalam konteks Indonesia, Bencana ini kebetulan terjadi di era kepemimpinan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin. Periode kedua Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan dan penyelesaian/pemulihannya, meskipun rakyat juga terlibat di dalamnya. Paling tidak, patuh terhadap himbauan, ajakan atau instruksi pemerintah.

Pandemi Covid ini meluluhlantakkan sendi kehidupan umat manusia. Bukan hanya terbatas masalah penyelesaian pengobatan orang terpapar atau penguburan jenazahnya. Tetapi lebih jauh dari itu, sektor perekonomian sangat terganggu. Baik pelaku usaha kelas atas maupun pelaku ekonomi kelas bawah.

Dan yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kelas bawah. Pengangguran bertambah lantaran PHK, UMKM gulung tikar, Tukang Ojek kehilangan langganan, Pemulung pendapatannya menurun drastis.

Kalau dikonfrontir dengan jumlah tingkat status sosial masyarakat, populasi penduduk Indonesia 80 % berada pada level menengah ke bawah. Berarti dari total sekitar 270, 2 juta jiwa penduduk Indonesia sa’at ini sekitar 216 juta jiwa biaya kebutuhan hidupnya setiap bulan sangat terganggu/oleng. Angka kemiskinan menurut Data Statistik bertambah 2,76 juta orang (yang sudah miskin sebelumnya 27,55 juta orang). Maka jangan heran kalau ada berita angka perceraian di suatu daerah meningkatkan seperti yang dilansirkan media online baru-baru ini, lantaran tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tragis memang!

Hubungan sosial dan keagamaan berubah menjadi Budaya Baru. Orang bersilaturahmi dalam ajaran agama diwajibkan. Bersalam-salaman ketika berjumpa dapat membuang dosa sesamanya seketika itu, berarti ini juga anjuran yang sudah mendekati wajib. Sholat berjamaah di masjid dan merapatkan shap anjuran Nabi Muhammad, berarti paling tidak ini Sunnah. Begitu Pandemi Covid mewabah, tata kehidupan sosial dan peribadatan ini tidak diperbolehkan. Bisa dibayangkan jika pola semacam ini berlangsung lama, dua tahun. Bisakah segera dikembalikan seperti semula dengan mudah. Belum tentu. Apalagi bagi generasi muda yang tidak begitu paham tentang tata peribadatan.

Politik Penanganan Covid diterapkan pemerintah dengan memberi Vaksin kepada masyarakat, Perawatan penyembuhan pasien yang terpapar dengan menyediakan Rumah Sakit Khusus Covid, Penyediaan dan pelaksanaan pemakaman, Kampanye/Edukasi Protokol Kesehatan, Penindakan Pelanggar Prokes dan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos).

Namun kelihatan hasilnya masih belum bisa ditentukan. Durasi perjalanan Covid sudah memakan waktu 1 tahun lebih, dan menelan korban 1.822.703 kasus (Meninggal 50.578 orang). Biaya yang dikeluarkan sudah cukup banyak. Untuk sekarang saja (tahun 2021) dialokasikan sebesar 627,9 Triliun ( Anggaran Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional). Pemberian Bansos terkesan gagal, indikatornya Menteri Sosial sebelumnya, Yuliari Batubara terjerat kasus Korupsi (Terkesan tidak punya rasa kesungguhan terhadap Penanganan Bencana Covid). Harga obat-obatannya melambung tinggi tak terkontrol.

Pemerintah sudah mulai menggerakkan partisipasi masyarakat produsen obat untuk terlibat, pemberian Vitamin dan Suplemen kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) oleh Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Memang ini ide yang kreatif, membangun kepedulian sesama. Tapi apakah pertanda/sinyal bahwa Anggaran untuk penanganan ini sudah terbatas. Apalagi pinjaman luar negeri selama Pandemi Covid meningkatkan menjadi Rp.6.527,29 triliun. Indikator lain, Bantuan untuk UMKM awalnya sebesar Rp 2,4 juta sekarang Pemerintah hanya mengalokasikan Rp 1,2 juta perbantuan per UMKM.

Masalah Penanganan Pandemi Covid sebetulnya cepat berakhir jika semuanya gigih dan disiplin. Tidak terkesan ada yang bermain dan memanfa’atkan kondisi ini untuk mengambil atau mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Ini terjawab dengan tertangkap tangan Yuliari Batubara. Jika begini, timbul pemikiran atau asumsi, jangan-jangan ada orang yang justeru ingin berlama-lama dalam Pandemi. Biar yang ia dapatkan lebih banyak lagi. Astaghfirullah.

Sebetulnya juga, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang di dalamnya ada Komunikasi Publik. Ini belum tampak betul perannya ke permukaan. Sebab penyadaran masyarakat agar menta’ati Prokes, perlu pengkondisian dengan kampanye memakai pendekatan komunikasi persuasif, komunikasi sambung rasa. Jadi tidak semata-mata pendekatan komunikasi instruktif. Mungkin ini juga kelemahan di era sekarang Kementerian Kominfo tidak mempunyai kelembagaan vertikal ke bawah, lantaran masuk Otonomi Daerah. Padahal menurut analisis, Kementerian ini perlu sentralistik lagi biar informasi tidak bias dan dapat melakukan komunikasi publik langsung ke tingkat bawah.

Begitupun dengan Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari ujung tombak dalam hal. Kekurangan Tenaga Medis tidak cepat diantisipasi. Sekarang ini banyak dokter muda yang masih terhalang dengan Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (Ukdi). Jumlahnya cukup banyak. Dalam Ukdi yang baru lalu hanya sangat sedikit yang berhasil lulus, mungkin sekitar 1 persen. Inipun tidak disiasati. Bahkan mungkin untuk memobilisasi tenaga medis level dokter, sejak program Koas (Koasisten dokter) di rumah sakit selama 2 tahun. Bisa dipersingkatkan menjadi 1 tahun. Ini pihak Kemenkes tidak berfikir sejauh itu.

Dalam kegentingan sekarang ini, bisa dimanfa’atkan oleh lawan politik Joko Widodo. Dan riak-riak itu sudah terlihat nyata, tapi belum menjadi bola salju, sebuah kekuatan besar. Namun harus diwaspadai dengan cara cepat menyelesaikan Bencana Covid ini. Untungnya, lawan politik pada Pilpres kemarin sudah diakomodir dalam pemerintahan. Jadi masalah ini adalah masalah bersama, kerja kolektif dan hasilnya, hasil kerja kolektif. Kalau pun ada kesalahan adalah kesalahan kolektif . Plus penterapan Undang-Undang yang berlaku di masa Covid tidak boleh berkumpul orang banyak, termasuk memobilisasi massa.

Kemudian perlu diingat success story turun atau berhenti Presiden Soeharto pada kondisi krisis ekonomi tahun 1998 karena banyak Menteri, Pembantu Presiden keluar dari barisan. Mereka mengundurkan diri ramai-ramai (banyak). Bukan tidak mungkin ini terulang lagi.

Keterujian Pemerintahan Joko Widodo masih dalam perjalanan. Bagaimana Politik Covid ini cepat menyelesaikan Pandemi Covid sekarang ini sedang mewabah. Semakin cepat semakin baik, jangan keburu masuk angin. Mudah-mudahan Covid 19 cepat berakhir. Semoga…

Ciputat, 11 Juli 2021

Berita Lainnya