oleh

BPKAD bersama OPD bahas Penetapan SSH tahun 2022

MURATARA|coganews.co.id– Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)melakukan Penetapan Standar Satuan Harga (SSH) Tahun Anggaran 2022 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kabupaten Muratara hari ini Rabu (14/07)di Ruang Rapat Opproom Lantai II Setda Kabupaten Muratara.

Acara di pimpin langsung oleh Asisten 2 Pati.MM yang dihadiri juga oleh Hasbi Hasidqi,SE.MM Sekretaris BPKAD,Yayan AR,SE,MM sebagai Kabid Aset.

Kepala BPKAD H.Duman Fachsyal,SE,MM yang diwakili Sekretaris Hasbi Hasidqi,SE.MM mengatakan RJMD ini sebagai bentuk langkah untuk menbuat perencanaan sebagai langkah saling membantu secara terartur Penetapan Standar Sesuai Harga (SSH) harus diterapkan di seluruh Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD)yang ada Kabupaten Muratara.

Pihak Pemkab Muratara perlu menyampaikan terlebih dahulu kita berharap SSH ini akan menjadi patokan di bidang masih-masing yang ada di OPD ujar Hasbi

Saya menghimbau kepada pihak yang mengunakan SSH ini harus ada survei terdahulu dan juga harus ada tiga patokan hukum harus di terapkan biar sesuai pasar nanti kawan- kawan OPD harus bisa pegang teguh standar harga demi ketidak ada msalahan ketika Di audit.Katanya.

Nah ini makanya kita bentuk SSH ini sebagai jadi pegangan kita ,yang sesuai SSH, memang kita ada yang lain tapikan kita harus berpatokan SSH yang ada di Perbup ,demi wujudkan OPD yang tidak bermasalah ketika di Audit.

Sementera Asisten II Ir. Suharto Pati menyampaikan ke pihak perangkat Daerah Muratara perlu di pahami saat ini kita harus perpfilosofi berpatokan sesuai aturan, dengan contoh di dinas kesehatan makanya kemarin ibu kadis kita pernah beri bantuan untuk dana Covid di pengadaan Masker,nah pas kita beli masker banyak yang membuat sendiri.

Jadi dengan itu pas pasaran masker banyak yang di buat sendiri negeri sendiri kita tidak akan ada kesusahan sebagai langkah mebuat usaha sendiri ,intinya bahwa SSH barang harus di utamakan dan juga bisa membantu pendapatan anggaran daerah.

lanjut ia apabila kita mengacu ke pemikiran seperti ini dan diterapkan ke OPD dengan sistem seperti itu ,insyallah kedepan kita akan tidak ada masalah di pemeriksaan oleh Pihak BPK pusat dengan alasan sesuai rancana dan anggaran yang tepat sasaran di pengadaan di OPD.

makanya oleh pemerintah Kabupaten Muratara ini memang di buat setahun sekali .Harga dalam mata Uang Rupiah,harga sudah termasuk PPn,Harga merupakan harga di Ibu kota kecamatan,di Luar Ibu kota kecamatan di tambah ongkos meliputi Wilayah A.Kec Rupit,Karang Jaya wilayah B Kecamatan Rawas Ulu,Karang Dapo,Wilayah C Kecamatan Ulu Rawas ,Rawas Ilir,dan Nibung.Diahiri oleh Suharto

Yayan AR,SE,MM selaku Kabid Aset menjelskan kembali “Ongkos angkut dalam hitungan Buah dengan harga Rp.7/km, dalam hitungan Kilo gram Rp.5/Km, Hitungan Kubik (M3) Rp.200/Km, dengan hitungan Lebar Rp.100/Km, dalam hitungan Meter Rp.5/km, hitungan Unit Rp.200/Km, hitungan Persegi Rp.200/Km”.

SSH barang dan Jasa ini yang biasa di gunakan untuk pengadaan barang dan Jasa baik itu berbentuk material, Mobileur dan alat tulis kerja tentu perbup ini nanti menjadi acuan. (AJR).

Berita Lainnya