oleh

Rapat Koordinasi Bupati Muratara Bersama Camat dan Lurah

Bupati : ” BLT Kelurahan agar tepat sasaran minta data yang benar,Kades harus pasang Baliho Trasparansi DD/ADD “.

MURATARA|coganews.co.id- Masih Suasana Idul Adha 1442 Hijriah Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) terus berkerja seperti hari ini melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Camat dan Lurah yang ada lingkungan Kabupaten Muratara di Ruangan Bina Praja (21/07)

Dalam rakor kali ini dipimpin langsung H.Devi Suhartoni yang didampingi oleh Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda yang hadiri 7 Camat dan 7 lurah yang ada di Kabupaten Muratara

Pembahasan dalam rakor kali ini yang di bahas adalah pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat Kelurahan, selain itu membahas masalah pengunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar di gunakan oleh Kepala Desa yang tepat sasaran.

Dalam Kesempatan ini H.Devi Suhartoni Selaku Bupati Musi Rawas Utara mengingin agar Camat dan Lurah serta kepala Desa mengunakan Anggaran yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bupati juga mengingin BLT untuk kelurahan ini di data dengan benar, penerima harus memenuhi kriteria yang benar-benar masyarakat Miskin di Kelurahan.“Saya Minta data nama-nama penerima BLT Kelurahan di rekap dan di verifikasi”. Sampainya

Dia(Bupati) minta para camat untuk aktif kunjungi Dusun-dusun yang ada di Desa agar bisa menerima keluhan masyarakat terutama terkait pengunaan Dana Desa agar camat mendengar langsung dari masyarakat semanfaat apa Dana tersebut.

Bupati juga minta camat harus aktif dan mengetahui keberadaan Kepala Desa wajib berada di Desa , bila kepala Desa yang tidak berada di Desa Bupati Minta Camat dengan tegas memberi surat teguran.

Bupati minta Kades wajib berada di Desa saya tidak ingin permasalahan didesa banyak yang tidak di Ketahui oleh Kades seperti Kepala Desa Beringin Makmur 1,Desa Batu Kucing dan Desa Belani ini saya minta camat peran aktif memberi teguran.

Setiap Pencairan DD dan ADD camat dan BPKAD wajib memberi laporan agar Dana ini bisa terpantau.

Bupati juga mewajibkan Desa untuk mempublikasi Anggaranya terhadap masyarakat mulai dari Realisasi pegunaan Dana Tahun sebelumnya, tahun berjalan dan Rencana tahun selanjutnya ini harus di pasangkan balihonya sesuai dengan anjuran kementerian Desa,Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Semua desa harus dibuat baliho, dana desa jumlahnya sekian, rencana penggunanya buat A, B, C dan D, sehingga semua masyarakat desa tahu uang itu mau diapakan.Tegasnya

Saya tidak mau ada laporan Masyarakat tentang penyelewengan Anggaran bila ada segera tindak tegas sesuai hukum yang berlaku.Tutupnya (AJR)

Berita Lainnya