Della Sari, S.I.Kom
(Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi STISIPOL Candradimuka Palembang)
Pemerintah menjadi kekuatan sentral terhadap segala arah kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari sosial, budaya, ekonomi, Kesehatan, pendidikan hingga politik dan kemasyarakatan.
Banyak simpang siur atau kegaduhan yang terjadi di lembaga Pemerintahan hingga detik ini di penghujung tahun 2021, kita melihat bagaimana pada awalnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengumumkan bahwa Pemerintah bakal pemberlakukan PPKM Level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
Bahkan lanjutnya Pemerintah juga melarang adanya mobilisasi masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru dengan alasan untuk menghindari ledakan penularan Covid-19 dikarenakan banyaknya mobilisasi manusia.
Namun setelah 2 pekan setelah pengumuman pemberlakuan PPKM Level 3 Pemerintah tiba-tiba mengumumkan pembatalan aturan PPKM Level 3 yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Panjaitan, ia mengatakan,
“Penetapan PPKM selama libur Natal dan Tahun Baru bakal mengikuti penilaian situasi pandemi sesuai dengan aturan yang ada,serta syarat perjalanan akan tetap diperketat terutama diperbatasan untuk penumpang luar negeri”.
Banyak kalangan akademisi dan praktisi menilai bahwa Pemerintah tidak profesional dalam menentukan kebijakan sehingga perlu adanya komunikasi organisasional dalam ruang lingkup Pemerintahan. Terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sehingga rakyat menjadi bingung.
Menurut Joseph Devito dalam bukunya Human Communication, bahwa komunikasi organisasi merupakan suatu pengiriman dan penerimaan suatu pesan sehingga dapat diartikan bahwa komunikasi yang terjadi ialah antara orang-orang yang berada dalam organisasi itu sendiri juga antara orang-orang yang berada diluar organisasi dengan publik luar untuk mencapai suatu tujuan.
Maka sebelum kebijakan disampaikan kepada khalayak ramai atau masyarakat seharusnya Pemerintah, antara para petinggi serta jajarannya mengkomunikasikan terlebih dahulu tentang kebijakan yang dibuat dengan berbagai macam pertimbangan sebelum disampaikan kepada masyarakat. karena setiap kebijakan yang dibuat secara tidak profesional atau secara plin-plan akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Pemerintah yang dianggap tidak profesional dalam membuat kebijakan publik. (Danaz)
