oleh

Hari Menuju Rapat Awal Tahun 2022 GTRA SUMSEL yang telah di undur sudah 4 kali

Sekayu, Coganews.co.id. -Gugus Tugas Reforma Agraria adalah mandate dari Peraturan Presiden No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Pasal 19 ayat 2.GTRA Sumatera Selatan yang diketuai oleh Gubernur SumSel sesuai mandate langsung dari PerPres 86 dan dibantu oleh Pelaksana Harian GTRA SumSel yaitu Kanwil ATR BPN SumSel sebagai pembantu Pelaksana Tugas Tim Reforma Agraria Nasional (TRAN) diketuai oleh MENKO PEREKONOMIAN.


GRTA SumSel yang telah terbentuk tahun 2018 setelah penetapan disahkannya PresPres 86 tahun 2018 kemudian barulah tahun 2021 Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) memprakasai mendorong membentuk keseluruhan GTRA 17 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dan kemudian GTRA SUMSEL mendeklarasikannya pada Hari Tani Nasional 2021 di Kantor Wilayah ATR BPN SumSel. Dalam rangka bertujuan Menata Kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan Penataan Akses untuk kemakmuran Rakyat Indonesia.


Sejatinya mendorong terwujudnya/dijalankannya Reforma Agraria terkhusus di Sumatera Selatan tak lepas dari Penyelesaian Sengketa Konflik yang KRASS dorong di 10 titik 8 Kabupaten/Kota, sampai hari ini belum juga terselesaikan diantara 10 titik itu baru 1 telah mencapai 90% penyelesaian di Kabupaten Muratara Suku Anak Dalam dengan PT.Lonsum walau tanpa penyususnan terstruktur dalam penanganan Sengketa Konflik Agraria.


Barulah tanggal 24 Desember 2021, Penyelesaian penanganan Sengketa Konflik Agraria menemukan bentuk dan pola terstruktur Ketika Workshop Penyelesaian Sengketa Konflik Agraria di Sumatera Selatan yang digagas KRASS dan GTRA SumSel memunculkan untuk diselesaikan 15 titik Sengketa Konflik Agraria 11 Kabupaten/Kota dan 5 menjadi Prioritas. ( Yan cogan)

Berita Lainnya