Penyerahan Kartu Tanda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada PHDI

Palembang, Coganews.co.id,– Silahturahmi Gubernur Sumatera Selatan Dengan Masyarakat Umat Hindu Di Provinsi Sumatera Selatan Sekaligus Penyerahan Kartu Tanda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Sulinggih, Serati Dan Pemangku Adat Hindu, Bertempat Di Griya Agung Palembang, Sabtu (29/10/22)

“Dr. ITB Surya Negara, CFrA, CA Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sumatera Selatan mengatakan, saya atas nama PHDI, pengurus PHDI Sumatera Selatan seperti apa kata Pak Gubernur mengatakan ini bukan seketika tapi ini direncanakan artinya bersilaturahmi kalau istilah kami itu simokrami jadi beliau memandang umatnya, memandang rakyatnya seperti beliau katakan tadi apapun agamanya.

Jadi beliau mengundang kami di sini tadi adalah untuk apa untuk menjaga kerukunan antar umat agama dan intern umat beragama.

Karena apa harus dijaga Zero konflik, tidak boleh ada konflik karena apa supaya pembangunan di Sumatera Selatan berhasil sesuai dengan visi Sumsel maju untuk semua, itu berhasil sesuai dengan apa yang dicanangkan.

READ  Produksi Bensin Sawit 238,5 KL Perhari Bakal Digarap di Muba

Untuk siapa BPU namanya jadi BPU bukan penerima upah jadi bukan yang pegawai karena pelayan umat itu tidak menerima upah, penerima umat ini kalau di kami dari urutan teratas itu Sulinggih, terus ada namanya Pemangku, ada namanya Serati, terus di desa ada namanya pengurus desa adat mereka tidak di gaji itulah namanya bukan penerima upah BPU istilah di BPJS ketenagakerjaan

“Inilah yang menjadi konsen saya selaku Pengurus Harian Ketua PHDI Sumsel bersama Pak Gubernur, beliau setuju mulailah memperhatikan umat ini dari tokoh-tokohnya karena apa kalau semua umat kita jamin tidak mampu pemerintah juga belum mampu.”

Dengan caranya memanfaatkan CSR dari BUMN BUMD. Untuk tadi ini yang disimbolkan oleh Pak Gubernur itu ada yang menanggung perusahaan, jadi pengusaha-pengusaha yang beragama Hindu yang rela menyisihkan bagian keuntungannya itulah kami dapatkan baru 200 orang jadi total sekarang 500 jumlah keseluruhannya,”katanya.

READ  Pemprov Sumsel Paparkan Program Penurunan Kemiskinan dan Penanganan Bencana di Hadapan Komisi VIII DPR RI

“Harapan kami dari pengurus PHDI Provinsi Sumatera Selatan ini yang idealnya semua dapat tercover tapi anggaran tidak punya, nah idealnya lagi turunkan dikit kelasnya pelayan-pelayan umat karena mereka tidak menerima gaji nah itulah yang kita prioritaskan, integritaskan itu jadi kami mengajak juga umat lain agama lain tokoh-tokoh yang lain ini sebagai roll model, artinya roll model biar ditiru di toko-tokoh rumah lain juga bisa seperti ini bisa mulai dengan memanfaatkan CSR tadi corporate social responsibility, dari perusahaan-perusahaan BUMN BUMD,”pungkasnya (niken)