COGANEWS.CO.ID | MURATARA
Rapat lintas Komisi pembahasan sengketa lahan Pt. BSS diwakili oleh lawyer Agustiar dan Masyarakat yang diwakili oleh Yuhan Bin Alya, rapat ini di pimpin langsung oleh Muhammd Ruslan rapat lintas komisi pembahasan terkait plasma, perijinan, perkebunan hari ini Senin (6/2/23).
Dalam pembukaan rapat oleh Wakil II DPRD Devi Arianto dan langsung menyerah Pimpinan Rapat kepada Muhammad Ruslan selaku ketua komisi menyampaikan bahwa rapat ini yang ketiga untuk menguasai benang kusut, permasalah antara PT. BSS dan Juhan Alya lahan seluas 25, 7 Hektar yang dikuasai oleh PT.BSS ini yang seharusnya dapat di selesai.
Rapat dilaksanakan dengan hujan Intrupsi oleh Amri Sudaryono anggota Fraksi Demokrat Komisi 3 bahwa yang seharus hadir dalam rapat ini Pimpinan PT.BSS saudara Wilson akan tetapi pihak perusahaan mewakili oleh lawyer Pt.BSS akan tetapi surat kuasa yang diserahkan oleh kuasa Hukum hanya surat kuasa berbentuk scan, sontak hal ini di bantah sehingga legalitas rapat agar tertunda sampai pihak perusahaan menghadiri langsung saudara Wilson pimpinan Pt.BSS.
Ruslan menegaskan agar permasalahan ini dapat selesai hari ini dan mempersilahkan pihak-pihak menyampaikan, akan tetapi tidak menghasil suatu keputusan hingga pihak perusahaan di persilahkan untuk meninggal kan ruangan rapat, di ruangan Rapat Komisi I DPRD Muratara,
“Apalagi kita ketahui bahwa lahan sah milik bapak Tuhan Alya yang awalnya diserahkan kepada pihak PT.BSS dengan janji akan di plasmakan sejak tahun 2003 hingga tahun 2023 letak dan lokasi plasma pun tidak jelas, wajar kalau pemilik lahan sah yuhan Bin Alya di mengklaim lahan, agar pihak perusahaan memberi solusi terbaik “. Jelas Ruslan
Kemudian dilanjutkan rapat internal antara Lintas komisi dan pemerintah untuk mencari solusi dan mengeluar rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menindak tegas pihak perusahaan.
Hadir Muhammad Ruslan dari Fraksi Demokrat, Devi Arianto Fraksi PDI P, Joni Joko Susilo Fraksi PBB, Amri Sudaryono dari Fraksi Demokrat, H.Dadang Hirawan dari Partai Hanura Fraksi PBB, Riduan dari Fraksi PDI P, Hadi Subeno dari Fraksi PBB, dan Hadir juga dari Pihak Pemerintah Wahyu Sekretaris Perijinan, Hasbi Hasidiqi dar Bagian Pemerintahan, Murtopo dari Pertanian serta Agustiar Kuasa Hukum PT.BSS dan Juhan cs.(AJR)
