Menyikapi perkembangan problem dalam hal-hal pelayanan publik dikota Palembang, Terkait Viralnya Video JUKIR yang meminta uang Parkir dengan nilai Rp: 10.000,(Sepuluh Ribu Rupiah) diwilayah yang beralamat Pasar 16 Ilir dan Wilayah Benteng Kuto Besak BKB, kota Palembang, massa mengatas namakan Komunitas Penggiat Demokrasi Macan Tutul Wilayah Sumatera Selatan,(Sumsel) mendatangi Kantor Walikotapalembang, jumat (29/12/2023)
“Dalam Aksi damai tersebut Komunitas Penggiat Macan Tutul Wilayah provinsi Sumatera Selatan dengan tegas menyatakan potitum nya :
-Mendesak PJ.Walikota Palembang pecat Kadishub kota Palembang karena diduga tidak cakap kerja.
-Mendesak Pj.walikota Palembang Merekomendasikan ke BPK RI provinsi Sumatera Selatan. dan periksa kekayaan Kadishub kota Palembang.
-Mendesak Kadishub kota Palembang agar segera Mundur dari jabatannya Apabila lalai dalam Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2015 pasal 7 di kota Palembang.
“Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 pasal 7,penyelenggaraan parkir progresif dilarang Menetapkan atau menaikkan tarif progresif yang tidak Sesuai dengan peraturan perundang-undangan akibat praktik tersebut Ujungnya masyarakat Menjadi beban serta jadi praktik nakal oknum yang diduga memonopoli dalam pengelolaan lahan parkir di kota Palembang saat ini.
“Nopri selaku Kordinator aksi mengatakan, “Terkait aksi hari ini dari kawan-kawan, penggiat demokrasi yang ada di Sumatera Selatan yaitu MACAN TUTUL ” kami mendesak Pj Walikota Palembang yaitu Pak Ratu dewa untuk memecat Kepala Dinas perhubungan kota Palembang karena diduga ada terindikasi adanya kongkalikong dan banyaknya kebocoran masalah lahan Parkir di kota Palembang”ujarnya.
“Adapun kami yang mendesak itu kalau memang Kepala Dinas perhubungan kota Palembang tidak cakup dan tidak dapat bekerja untuk menjalankan tugas dan fungsinya, maka silahkan mundur saja dengan terhormat masih banyak orang-orang yang berkompeten di wilayah kota Palembang ini,”katanya.
“Rudi dari inspektorat perwakilan Pj walikota Palembang mengatakan, “Terkait hari ini aspirasi dari penggiat demokrasi macan tutul akan segera kami sampaikan kepada bapak walikota dan ibu inspektorat, karena mungkin kami bisa langsung Segera tindaklanjuti karena ini menyangkut juga masalah pariwisata.
“Agar Palembang menjadi destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan, jangan ada lagi pungli-pungli seperti ini.
“Hari ini hari terakhir di tahun 2023 mungkin di Januari akan kami tindaklanjuti di bulan Januari akan kita tindak lanjuti,”pungkasnya.
