Kepsek SD Bumi Makmur Potong Dana PIP setiap siswa.

MURATARA | COGANEWS.CO.ID – Kepala sekolah SDN Bumi Makmur Kecamatan nibung, kabupaten Musi Rawas Utara,memotong dana PIP jalur Khusus Aspirasi dari anggota DPR RI dari partai PKS.

berdasarkan keterangan kepala sekolah SDN Bumi makmur Basuni S.pd. saat awak media mendatangi kediamanya,ia mengakui Benar dana itu di potong sebesar RP 50,000/dari siswa/ siswi yang mendapat kan bantuan PIP ,dana itu di peruntukan pembelian bangku kursi . Ujarnya

“Ya kalau para wali keberatan dana itu masih ada nanti kita kembalikan “.

Dana itu bersumber PIP jalur khusus,dari aspirasi anggota DPR RI partai PKS Besaran dana bantuan PIP itu satu siswa/siswi masing masing Rp 450,000 yang kami potong Rp 50,0000 sudah kesepakatan dari wali murid. Diakuinya saat di temui Media

Terpisah apa yang di sampaikan oleh wali murid inisial ER pengakuanya jumlah penerima PIP berkisar 130 siswa/siswi anak kami salah satu yang mendapatkan bantuan dana PIP ia merasa terkejut dengan dengan adanya pemotongan itu , karena selama ini dana PIP satu Rupiah pun tidak di potong,namun kali ini di potong, biasanya anak kami mendapat dana PIP itu sebesar RP 450,000 dengan kepala sekolah sekarang ini di potong Rp 50,000 anak kami menerima PIP hanya Rp 400,000, dengan alih-alih untuk beli bangku kursi sekolah, pada hal sama-sama kita ketahui setiap sekolah sudah ada Anggara dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), dengan kejadian ini kiranya pihak berwenang agar melakukan pengawasan sehingga tidak ada pemotongan.

READ  Ini Upaya Kapolda Sumsel Lindungi Warga dan Lingkungan Dampak Ilegal Drilling

Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Musi Rawas Utara Zazili S.sos, melalui Kabid Dikdas Heni menjelaskan pihaknya akan melakukan croscek kelapangan kita akan telusuri sumber dana PIP itu dari mana apakah PIP reguler atau Aspirasi Anggota DPRD RI,bila ditemukan adanya pemotongan kepala sekolah akan bertanggung jawab,karena dana pip itu dengan alasan apapun sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 Tentang pentunjuk pelaksanaan PIP, tidak boleh di potong apapun alasnya ,peruntukan dana PIP sudah ada juklak juknis,nya.hal ini nanti kami akan koordinasi dengan pak kadis ujarnya

Selanjutnya Bu kabid dikdas hari ini Jum’at (19/04/2024) kita telah memanggil kepala sekolah SDN Bumi makmur Basuni S.pd. agar memberikan penjelaskan bahwa dana PIP yang di Salurkan itu berasal dari jalur khusus,Aspirasi dari Anggota DPR RI partai PKS,apapun alasannya yang namanya dana PIP mau jalur khusus ,jalur reguler apapun dalilnya tidak boleh di potong.

Ditegaskan megenai bantuan PIP ada dua jalur reguler dan jalur khusus Aspirasi yakni, MHPIP reguler dan PIP aspirasi yang regulasi pengajuannya berbeda. PIP reguler misalnya, diajukan melalui sekolah kepada Disdik dan kembali diajukan melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

READ  Hadiri Pelantikan Dewan Pengurus KORPRI Muba, Pj Bupati Muba Harap Tingkatan Kualitas Diri dan Berinovasi

Beda halnya dengan PIP aspirasi dimana sekolah maupun Disdik tidak pernah mengajukan karena program tersebut dibawa DPR RI. Ya, kalau PIP aspirasi Dinas Pendidikan tidak mengusulkan. Ungakapnya.

Lebih lanjut di Sampaikan kabid dikdas mengenai usulan bantuan (PIP) melalui 2 jalur usulan yang pertama lewat jalur sekolah yang disesuaikan dengan data pokok pendidikan (Dapodik) sekolah dan yang kedua melalui jalur pemangku kepentingan atau biasa disebut sebagai jalur aspirasi sesuai Dapodik dalam pencairan dana tersebut harus dipastikan akan sampai ketangan penerima tanpa ada potongan-potongan dari pihak sekolah atau oknum siapapun untuk tingkat SD Rp 450.000, SMP Rp 750.000 dan SMA/SMK Rp 1.000.000.-

Memang secara aturan pencairan anggaran data penerima PIP berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui usulan sekolah,dan usulan aspirasi dengan syarat-syarat pengusulan Kemendikbud yang disingkronisasikan dengan data terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) atau DTKS. 

Siswa usulan penerima PIP yang telah memiliki kartu PKH, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan secara sistem sebagai yang layak menerima setiap tahunnya tanpa perlu diusulkan kembali.(AAN)