Coganews.co.id I Jakarta – “Orang di daerah sekarang ini berharap DPP Ikamuratara hadir dalam ikut menangani kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan penambang emas ilegal”, kata Sekjen David Fajro diawal rapat Pengurus Harian, Minggu,13/07/2025 yang diadakan kejar tayang.
“Sekarang ini kita tidak bicara secara naratif dan normatif. Tapi harus aksi langsung. Maka rapat kita adakan meskipun di hari Minggu, hari libur dan tidak dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian. Namun tetap mengikuti aturan main organisasi, dan hasil rapat menjadi keputusan organisasi”, katanya semangat.
“Kita melihat lembaga atau institusi formal pengentrol pemerintah tidak jalan, DPRD tidak menjalankan fungsinya secara maksimal “, kata David dengan nada kecewa.
DPP Ikamuratara, sebagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk ikut andil dan mendorong eskalasi pembangunan di daerah, harus cepat tanggap dengan yang merusak atau mendegradasi pembangunan itu sendiri. Kita mengambil sikap tegas, dan akan mengirimkan Somasi kepada Bupati Muratara serta institusi yang terkait baik di daerah maupun di pusat”, kata dengan nada gemas.
Ketika kapan Somasi Ikamuratara ini akan diluncurkan ke Bupati Muratara, Devi Suhartoni. Menurutnya, paling lama dalam dua hari kedelapan.
Rapat dengan agenda penting ini didampingi oleh Tim Legal, M. Wazir, SH. Menurut Wazir, Bupati sudah bisa disomasikan, karena dia sebagai penanggung jawab di daerah, kenapa membiarkan perusahaan Tambang Emas ilegal beroperasi di Muratara. “Kemudian akibatnya, masyarakat terdampak menanggung akibat, pencemaran lingkungan hidup. Air di sungai Rupit dan Rawas keruh tidak bisa dimanfa’atkan oleh masyarakat setempat “, katanya.
“Berdasarkan penjaringan pendapat para tokoh dan senior masyarakat asal Muratara di Jabodetabek setuju dengan sikap yang kita ambil ini (Somasi, red)”, katanya meyakinkan gerakan ini.
“Sikap awal ini, kita Somasikan. Jika tidak digubris. Kita akan mengambil langkah berikutnya. Begitu somasi ini dikeluarkan, semua peralatan di lahan tambang harus dikeluarkan dan tidak boleh operasional “, kata Wazir agak rinci.
Ari
