Muba_Coganews.co.id/erusakan parah Jalan Lintas Kabupaten yang menghubungkan wilayah Musi Banyuasin (Muba) dan Musi Rawas Utara (Muratara) kembali memantik gelombang protes publik. Koalisi LSM, Ormas, Pers, dan Mahasiswa Muba secara terbuka mendesak Herman Deru dan Andie Dinialdie untuk turun langsung dan berdialog dengan masyarakat.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Jalan yang menjadi urat nadi mobilitas antarwilayah Sumatera Selatan hingga penghubung ke Jambi dan Bengkulu itu kini disebut warga “lebih mirip kubangan kerbau daripada infrastruktur publik.”
Tokoh masyarakat sekaligus pejuang infrastruktur, M. Lekat Gonzales, menegaskan bahwa perjuangan memperbaiki jalan tersebut telah berlangsung hampir dua dekade tanpa hasil signifikan.
“Ini bukan persoalan baru. Sudah lebih dari 20 tahun kami bersuara. Tapi yang datang hanya janji, bukan solusi,” tegasnya usai investigasi lapangan di Desa Keban, Jumat (17/4/2026).
Koalisi mencatat, aksi demonstrasi telah dilakukan berulang kali: mulai dari aksi damai di Desa Sugi Waras (Februari 2026), Kantor Bupati Muba (Maret 2026), hingga DPRD Muba (April 2026). Bahkan, forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) telah digelar, namun dinilai belum menghasilkan langkah konkret.
Dalam berbagai forum itu, tuntutan masyarakat tetap sama: perbaikan total jalan yang meliputi ruas nasional Sekayu–Lubuk Linggau, jalan provinsi Mangun Jaya–Sugi Waras–Keban–Macan Sakti, hingga sejumlah jalan kabupaten yang kini rusak berat dan nyaris tidak layak dilalui.
Ironisnya, jalan yang dulunya sempat dicor beton sepanjang ±50 km pada era Alex Noerdin kini kembali hancur. Beban kendaraan bertonase tinggi—mulai dari angkutan sawit, batu bara, hingga migas—disebut menjadi penyebab utama kerusakan cepat.
“Mobil dengan muatan 25 sampai 50 ton bebas melintas setiap hari. Jalan ini jelas tidak didesain untuk itu. Hasilnya? Hancur total dalam waktu singkat,” ungkap Lekat.
Masyarakat juga menyoroti inkonsistensi janji para pemimpin daerah dari periode ke periode. Mulai dari era Dodi Reza Alex Noerdin hingga kepemimpinan berikutnya, perbaikan jalan disebut selalu menjadi janji kampanye yang tak pernah benar-benar terealisasi.
Akibatnya, warga harus menghadapi kondisi ekstrem: saat hujan, jalan berubah menjadi lumpur pekat yang membahayakan; saat kemarau, debu tebal mengancam kesehatan. Tak sedikit kendaraan rusak, kecelakaan lalu lintas meningkat, dan aktivitas ekonomi terganggu.
Koalisi pun secara tegas mengundang Gubernur dan Ketua DPRD Sumsel untuk hadir langsung dalam dialog terbuka bersama masyarakat di Desa Macan Sakti, Kecamatan Sanga Desa, pada Senin (4/5/2026).
Mereka juga meminta kehadiran Bupati dan DPRD Muba, serta perwakilan legislatif dari tingkat pusat dan daerah pemilihan terkait.
Jika alasan klasik seperti defisit anggaran dan efisiensi APBD kembali dijadikan dalih, koalisi mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas: memaksa perusahaan-perusahaan besar yang selama ini memanfaatkan jalan tersebut untuk ikut bertanggung jawab.
“Perusahaan sawit, batu bara, dan migas menikmati jalan ini setiap hari. Sudah saatnya mereka ikut membangun, bukan hanya merusak,” tegas perwakilan koalisi.
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa kesabaran masyarakat berada di titik kritis. Jalan rusak bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur, tetapi telah menjelma menjadi simbol kegagalan tata kelola dan ketidakadilan pembangunan di daerah.
Koalisi memperingatkan, jika tuntutan ini kembali diabaikan, gelombang aksi lanjutan dengan skala lebih besar bukan tidak mungkin akan terjadi.
