Coganews.co.id- Publik kagum dan suka serta memberi apresiasi ketika Purbaya baru dilantik oleh Presiden Prabowo, langsung bersih-bersih lingkungannya yang dianggap akan menghambat kerjanya dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Orang yang selama ini sudah terpantau dan masuk dalam kategori nakal, baik dalam bentuk menjalankan regulasi ataupun memanipulasi uang negara, alias korupsi. Semuanya tergusur, tidak mendapat tempat di Jajaran Kementerian Keuangan.
Gebrakan ini banyak orang terkaget-kaget. Sekarangpun publik dikagetkan dengan berita Purbaya yang diganti (bahasa vulgarnya Dipecat). Apakah Purbaya tugasnya sudah selesai sebatas itu, hanya tukang sapu lingkungan yang selama ini kotor tempat bercokol orang-orang yang bermentalitas buruk (bejat), dan selama ini belum ada yang mampu untuk menyapukannya.
Dalam ilmu politik dan administrasi publik, pergantian pejabat strategis dalam waktu singkat sering dibaca sebagai sinyal adanya _mismatch_ antara ekspektasi politik, tuntutan teknokrasi, dan dinamika birokrasi. Kasus Purbaya Yudhi Sadewa menjadi menarik untuk dibedah: dilantik 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani, lalu dicopot 14 September 2026. Secara kalender ia menjabat sekitar 1 tahun, tetapi sorotan muncul karena 4 hari sebelumnya ia baru saja melakukan perombakan besar ratusan pejabat Kemenkeu, dan paginya masih memimpin rapat, sorenya sudah diganti.
Lalu, “ada apa” di balik kecepatan itu?
Tiga Faktor yang bisa penjelasan Secara Ilmiah:
*A. Faktor Kebijakan: Benturan Arah Fiskal*
Berdasarkan analisis pengamat, ada perbedaan pandangan mendasar antara Purbaya dengan jajaran internal Kemenkeu. Dua isu utama muncul:
1. *Restitusi Pajak*: Kebijakan penahanan restitusi pajak yang awalnya ditargetkan ke sektor SDA diperluas ke semua sektor. Hal ini membuat pelaku usaha tidak happy dan memicu perbedaan pendapat dengan Ditjen Pajak.
2. *Dividen Danantara Rp120 Triliun*: Rencana setoran dividen BUMN dari Danantara ke kas negara disebut mendapat protes keras dari pihak Danantara karena belum disetujui.
Secara teori _principal-agent_, menteri adalah agen presiden. Ketika agen mengambil kebijakan yang menimbulkan friksi besar dengan agen lain di bawahnya dan dengan BUMN strategis, biaya politiknya menjadi tinggi.
*B. Faktor Politik Kelembagaan: Hak Prerogatif dan Kepercayaan Pasar*
Istana tidak merinci alasan resmi pencopotan. Namun DPR menilai ini hak prerogatif presiden. Di saat bersamaan, Reuters mencatat masa jabatan Purbaya diwarnai kekhawatiran pelemahan rupiah, pelebaran defisit fiskal, serta perbedaan pendekatan fiskal dan moneter.
Dalam ekonomi politik, Menteri Keuangan bukan hanya manajer APBN, tapi juga “penjaga sinyal” ke pasar. Ketika persepsi investor goyah, presiden cenderung memilih figur yang dianggap lebih kredibel dan dapat diprediksi. Masuklah Suahasil Nazara, Wamenkeu selama 7 tahun, ekonom dan Guru Besar FEB UI.
*C. Faktor Manajemen Internal: “Gebrakan” vs Stabilitas*
Purbaya dikenal dengan gaya komunikasi terbuka dan kebijakan berani. Sebulan menjabat ia sudah memecat 26 pegawai DJP karena pelanggaran etik. Empat hari sebelum dicopot, ia juga membantah rumor “jual beli jabatan Rp100 miliar” di TikTok.
Perombakan besar 10 September 2026 disebut untuk membuat organisasi lebih dinamis. Namun dalam birokrasi, perubahan masif dalam waktu singkat sering menimbulkan resistensi internal. Kombinasi tekanan eksternal dari pasar + tekanan internal dari birokrasi dapat mempercepat keputusan reshuffle.
Analisis menggunakan kerangka _policy cycle_, pergantian ini lebih tepat dibaca sebagai rekalibrasi di tengah periode pemerintahan, bukan kegagalan personal. Ada tiga hal :
1. *Dari Inovator ke Stabilisator*: Purbaya masuk menggantikan Sri Mulyani dengan mandat gebrakan. Setelah satu tahun, kebutuhan bergeser ke stabilitas dan kepercayaan pasar menjelang sisa masa jabatan 2024-2029.
2. *Waktu yang “Mepet”*: Pencopotan terjadi sangat cepat – pagi rapat, sore dilantik orang baru. Ini menunjukkan keputusan sudah matang dan ingin meminimalkan gejolak pasar.
3. *Kontinuitas Teknokrat*: Penggantinya Suahasil adalah orang dalam. Ini meminimalkan disrupsi kebijakan dibanding mendatangkan orang baru dari luar.
*Penutup. Ada Apa?*
“Apa” yang terjadi adalah konsekuensi logis dari posisi Menkeu yang berada di persimpangan politik, ekonomi, dan birokrasi. Purbaya dicopot bukan semata karena satu kesalahan, melainkan karena akumulasi: perbedaan kebijakan restitusi dan dividen Danantara, kekhawatiran pasar terhadap defisit dan rupiah, serta kebutuhan presiden untuk sinyal stabilitas.
Dalam demokrasi presidensial, menteri berumur sepanjang kepercayaan presiden. Ketika arah kebijakan dianggap tidak lagi selaras dengan kebutuhan makro, penggantian cepat menjadi instrumen yang paling rasional – meski terasa “dadakan” bagi publik.
Tantangan Suahasil ke depan: menjaga kesehatan APBN, mendukung program prioritas, dan membangun kembali keyakinan investor bahwa fiskal Indonesia tetap kredibel.
*Salam Indonesia Kuat
