Saksi Akui Terima Uang hingga Rp7 Juta per Bulan

Coganews.co.id. Palembang,- Dalam persidangan dengan terdakwa Indrullah Mukhlis, mantan Kepala KUPP Kelas III Sungai Lumpur, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel menghadirkan delapan orang saksi

 

Sidang perkara dugaan korupsi pungutan liar (pungli) dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sungai Lumpur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kembali bergulir di Pengadilan Tipikor0 pada Pengadilan Negeri Palembang pada Rabu, 18 Novembar 2026.

 

 

Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Agung Ciptoadi.

 

Salah satu saksi, Hasanudin, yang bertugas sebagai Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Sungai Baung, mengungkapkan bahwa dirinya menerima uang setiap bulan dengan nominal yang bervariasi, berkisar Rp6 juta hingga Rp7 juta.

 

Menurut Hasanudin, uang tersebut diterimanya melalui pimpinan dan bersumber dari agen kapal. Pembayaran dilakukan secara tunai setiap awal bulan.

 

“Setiap awal bulan kami menerima uang secara tunai. Jumlahnya tidak menentu, kadang Rp6 juta dan terkadang Rp7 juta. Kalau kapal yang berlayar banyak, uang yang kami terima juga lebih besar,” ungkap Hasanudin di persidangan.

READ  Presiden Syaratkan di IKN 100 Persen Pakai Kendaraan Listrik, PLN: Kami Siapkan Infrastrukturnya

 

 

Ia mengaku selama ini menganggap uang tersebut sebagai biaya operasional selama menjalankan tugas, mulai dari transportasi, akomodasi, makan, hingga kebutuhan kopi dan rokok.

 

“Kami hanya menerima saja dan tidak mengetahui secara pasti peruntukan maupun rincian jumlah uang yang diberikan. Kami menganggap itu untuk kebutuhan selama bertugas di lapangan,” jelasnya.

 

Di hadapan Majelis Hakim, Hasanudin juga membenarkan pernah menerima perintah dari pimpinan untuk menunda keberangkatan kapal.

 

Penundaan tersebut dilakukan apabila ditemukan persoalan administrasi yang belum diselesaikan.

 

Ia turut menjelaskan bahwa aktivitas pelayanan kapal yang sebelumnya berada di wilayah Sungai Lumpur kemudian berpindah ke Sungai Baung.

 

Kondisi itu terjadi sejak dirinya mulai bertugas di Sungai Lumpur pada 2007, ketika kegiatan pengangkutan di wilayah tersebut sudah tidak lagi berjalan.

 

“Karena aktivitas pengangkutan sudah tidak ada lagi di Sungai Lumpur, kegiatan kemudian berpindah ke Sungai Baung. Kami sebagai petugas ditempatkan di sana untuk memberikan pelayanan penerbitan SPB,” terangnya.

READ  Yola Sekar Gadis Berparas Cantik Pintar Cari Cuan

 

 

Sementara itu, saksi Dedi Siswanto menjelaskan bahwa mekanisme persetujuan atau approve penerbitan SPB berada dalam kewenangannya.

 

Dokumen tersebut diterbitkan untuk kapal-kapal yang akan melakukan pelayaran di wilayah Sungai Lumpur.

Dedi menyebutkan terdapat sekitar 15 hingga 20 agen kapal yang mengurus dokumen pelayaran di wilayah tersebut.

[18/11, 19.55] saya: Saat dicecar JPU mengenai kemungkinan penerbitan SPB apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, Dedi membenarkan bahwa dokumen dapat diterbitkan.

 

“Kalau seluruh persyaratannya sudah dipenuhi, tentu kami terbitkan. Namun, apabila masih ada kekurangan dokumen, keberangkatan kapal bisa kami tunda,” kata Dedi.

 

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa selama menjalankan tugas jaga dalam satu pekan, jumlah kapal yang dilayani tidak selalu sama, setiap kendala yang ditemukan selama proses pelayanan akan dilaporkan kepada pimpinan.

 

Dalam kondisi tertentu, terdapat dua hingga lima kapal yang mengurus penerbitan SPB. Namun, terkadang tidak ada kapal sama sekali.