Coganews – Untung saja kita hidup di alam terbuka, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, publik mensuarakan aspirasi dan mengkritisi lewat Media Sosial. Media Sosial atau media baru ini menjadi pilar demokrasi yang susah dibungkam atau dibendung oleh siapapun. Ketika mati atau dimatikan pilar demokrasi lain oleh kekuatan kekuasaan, media baru ini tetap survive, mensuarakan suara publik atau khalayak istilah media massa. Ini juga bedanya antarkedua media ini. Media massa mempengaruhi khayak, tapi media sosial dipengaruhi oleh khalayak atau publik. Nasib kedua anak menteri adik beradik ini karena inilah, dikontrol dan dikritik media sosial.
Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) adalah kementerian baru yang dibentuk dengan janji besar: membersihkan tata kelola haji dari praktik mafia, manipulatif, dan tidak beretika. Ironisnya, polemik pertama yang mencoreng kementerian ini justru praktik paling klasik dalam birokrasi Indonesia: nepotisme (Penyakit lama).
Dua orang adik beradik ini, keduanya anak kandung Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), yakni Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz. Secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Tenaga Ahli di kementerian ini pada Senin 26 Oktober 2026, setelah desakan publik di media sosial menjadi viral yang tidak terbendung.
Mundurnya bukan karena kesadaran etik dari dalam, melainkan karena ketahuan dan desakan publik. Sebuah kaidah lama yang terus berulang. Kalau tidak viral di media sosial pasti jalan terus bertengger di jabatan.
*Bantuan Sukarela Sampai Dapat Jabatan*
Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan pengunduran diri kedua anak menteri Haji Dan Umroh tersebut. Menurutnya, keduanya sudah membantu sejak lembaga masih berbentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang kekurangan SDM, bahkan awalnya tidak dibayar. dcf2
Alasan ini justru menunjukkan lemahnya nalar etik. Membantu secara sukarela pada masa perintisan adalah hal yang wajar. Tetapi mengubah bantuan keluarga menjadi jabatan resmi dengan Keputusan Menteri No. 3 Tahun 2026 adalah tindakan administratif yang mengubah relasi keluarga menjadi relasi kekuasaan. Di situlah nepotisme bermula. Dokumen pengangkatan itu beredar luas dan menjadi pemicu polemik di tengah publik.
Dahnil sendiri menyatakan, pengunduran diri ini adalah untuk menjaga integritas dan memastikan kementerian bebas dari praktik tidak beretika dan koruptif.Pernyataan ini adalah pengakuan implisit bahwa praktik sebelumnya memang berpotensi melanggar etika.
*Analisis Pelanggaran Hukum dan Etik*
Secara hukum dan perundang-undangan praktik ini bertentangan dengan setidaknya dua norma:
*1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN.*
Pasal 1 angka 5 mendefinisikan nepotisme sebagai setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya di atas kepentingan masyarakat.
*2. TAP MPR No. XI/MPR/1998* yang memerintahkan pemberantasan KKN secara tegas.
Secara etik, ini melanggar prinsip meritokrasi dan conflict of interest. Kementerian Haji mengelola dana umat triliunan rupiah dan menyangkut hajat hidup jutaan calon jamaah. Jabatan Tenaga Ahli bukan jabatan kerelawanan, ia memiliki akses pada kebijakan, anggaran, dan informasi strategis. Menempatkan anak kandung di posisi itu, seberapapun kompetennya, merusak prinsip check and balances di internal kementerian tersebut.
Argumentasi “tidak ada orang yang mau membantu”adalah argumen yang sangat lemah dan merendahkan negara. Indonesia memiliki 270 juta penduduk dengan ribuan ahli manajemen haji. Tidak masuk akal jika yang mau membantu hanya dua orang adik beradik anak menteri saja
*Mundur Karena Viral: Etika Berbasis Tekanan*
Fenomena ini menunjukkan pola akuntabilitas di Indonesia: _accountability by virality_. Pejabat tidak mundur karena melanggar etik, tetapi karena etikanya diviral di media sosial.
Jika dokumen SK tidak bocor di media sosial, apakah kedua beradik anak menteri itu akan tetap menjabat? Sangat mungkin. Karena:
Pertama, sistem pengawasan internal kementerian tidak berfungsi dan tidak jalan. Seharusnya sebelum SK Pengangkatan Pejabat ditandatangani oleh menteri atau pejabat lainnya. Pihak Inspektorat atau tim etik sudah mengingatkan potensi nepotisme yang membahayakan. Tapi faktanya, filter itu tidak ada hingga publik yang menjadi filternya.
Kedua, terjadi krisis keteladanan. Kemenhaj adalah kementerian yang seharusnya menjadi simbol keikhlasan dan amanah. Haji adalah ibadah kesucian. Jika pengelolaannya diawali dengan menempatkan keluarga sendiri, bagaimana publik bisa percaya dana haji dikelola secara amanah. Publik khawatir.
*Jangan Jadikan Publik Sebagai Satpam Etik*
Kasus ini seharusnya menjadi preseden penting bagi Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo telah berulang kali menekankan pemerintahan yang bersih dan anti-nepotisme. Kasus dua beradik anak Menteri Haji ini adalah ujian pertama.Dan perjalanan Kabinet Merah Putih baru berjalan sekitar 2 tahun. Artinya masih panjang ritmenya menuju berakhir masa presiden Prabowo tahap sekarang.
Mundur saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah:
1. Audit ulang seluruh pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Khusus di Kemenhaj dan seluruh kementerian baru.
2. Transparansi SK pengangkatan, bukan disembunyikan hingga bocor.
3. Sanksi etik, bukan sekadar memaklumi dengan alasan “awalnya sukarela”.
Jika tidak, pesan yang ditangkap publik sangat jelas: nepotisme boleh, asal jangan ketahuan. Dan itu adalah pesan yang paling berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap negara.
*Salam Indonesia Kuat*







