Jakarta | Coganews.co.id – Ketua Umum Majlis Taklim Indonesia (MTI) H. Aidil Adha dalam keterangan persnya, Kamis, 10/06/2021. Setelah acara Pengajian Rutin malam Jum’atan di bilangan Tangerang Selatan, mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah siap mendirikan struktur organisasi MTI di daerah, baik itu untuk Pengurus Wilayah ataupun Pengurus Cabang/Daerah. “Alhamdulillah respons teman-teman di daerah menyambut organisasi MTI ini cukup bagus. Sudah beberapa wilayah dan daerah minta mandat untuk pendirian struktur organisasi di daerahnya masing-masing”, katanya dengan semangat.
Lebih rinci Aidil, tokoh energik ini menyebutkan, Sumatera Bagian Selatan meliputi Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung dan Bangka Belitung. Juga Sumbar, Jabar, Banten dan Jateng. Dalam hal Cabang. “Untuk struktur organisasi tingkat Cabang kita berikan kewenangan tingkat Wilayah membentuknya, biar koordinasinya lebih komunikatif”, kata Aidil.
“Mungkin antusiasme masyarakat daerah menyambut kehadiran organisasi keagamaan yang baru lahir ini, lantaran para pegiat Majlis Taklim selama ini berjalan seadanya, belum maksimal, belum ada cantolan atau organisasi induk yang terjun langsung membina kelembagaan dan fungsionalnya. Kalaupun ada, itu sarat dengan muatan politik, pembinaannya ketika ada hajatan politik. Akhirnya bukan justeru untuk memajukan lembaga pendidikan ummat, malah justeru memecah belah dan akhirnya gulung tikar atau hidup segan mati tak mau”, katanya membahas lebih detail kondisi majlis taklim selama ini.
Menurut H. Aidil Adha yang sudah banyak bergelut dengan organisasi kemasyarakatan dan Keagamaan ini. Berdasarkan pengalamannya, dia membuat terobosan baru dalam konteks memaksimalisasikan peran lembaga pendidikan keagamaan Majlis Taklim yang bersifat kultural. Lembaga non formal ini sudah lama berdiri, tersebar di penjuru negeri, sudah membudaya dan tumbuh dengan sendiri, bottom up. Peran pemerintah dalam hal ini masih bersifat dana kerohiman, dana pelipur lara dan parsial. Padahal untuk pembinaannya bisa dari beberapa kementerian, bukan hanya Kementerian Agama. Kementerian Desa bisa masuk dan kementerian lainnya”, katanya dengan penuh obesesi dan nada protes.
“Peran pemerintah memfasilitasi dengan memberi dana pembinaan. Tapi karena untuk tingkat pusat tidak ada organisasi vertikal yang mendorong untuk kepentingan kelembagaan ini plus Political Will pemerintah kurang maksimal berpihak kepada Majelis Taklim. Iya, itu, seperti sekarang ini”, katanya.
“Nanti kita buat Silabus, Buku Panduan atau Modul sebagai salah satu cara pembinaan untuk pengkayaan materi, Pelatihan Management Majlis Taklim, Pemberdayaan di bidang ekonomi umat, Kesehatan umat dan lainnya”, kata Aidil.
“juga dengan sendirinya nanti kita buat standarisasi Majlis Taklim, misalnya ada kategori Majlis Taklim Sehat/Maju, ada Majlis Taklim kategori baik, ada Majlis Taklim kategori Belum Bagus, atau apa namanya untuk kategorisasi Majlis Taklim. Ini cara untuk memberikan pembinaannya lebih fokus sesuai kebutuhan masing-masing Majlis Taklim”, katanya dengan sedikit menyebut metodologi pembinaan. (Qonita Zawirah)
