COGANEWS.CO.ID | MURATARA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengadakan sosialisasi dan Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) di Ruangan Off Room Auditorium Setda Lantai II, selasa (6/8/2024)
Acara tersebut di hadiri yang mewakili Bupati Muratara Staff Ahli Bupati Ir Suhardiman dan Perwakilan dari Dandim.0406/mlm Kapolres serta seluruh Tim TRC BPBD Muratara serta Perwakilan Perusahaan BUMN PMA yang ada di Kabupaten Muratara.
Direktur BPNB Pangarso Suryotomo, M.MB menyampaikan melalui Zoom meeting , sesuai dengan UUD nomor 24 tahun 2007 untuk mengadakan Sosialisasi FPRB baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten.
Lanjut Pangarso, dengan adanya FPRB ini agar mampu mengantisipasi penanganan Resiko Bencana, forum ini sangat penting karena keberadaannya Banyak membantu Pemerintah daerah, untuk mensosialisasikan dengan Masyarakat dengan tujuan dapat mengurangi resiko bencana di Kabupaten Muratara.
Pada kesempatan yang sama, Staff Ahli Bupati Ir. Suhardiman, juga Menyampaikan bahwa apa yang di sampaikan oleh Bapak Pangarso tadi merupakan Pertama kali di wilayah Sumsel dalam Pembentukan FPRB ini,”Ungkapnya.
Selanjutnya , Forum PRB ini mewakili secara Resmi di Buka Oleh Staff Ahli Bupati.
Pada pelaksanaan Rapat FPRB pihak BNPB pusat menghadirkan Narasumber Iis Yulianti dari BPNB, serta menyampaikan secara tehnis bahwa Negara Indonesia ini banyak terjadinya Bencana baik Bencana Letusanan Gunung Berapi, Longsor, Banjir, untuk itu Hendaknya antisipasi dini langkah yang tepat, karena bencana merupakan tanggung Jawab kita bersama. Disampaikanya.
Yuli menjelaskan juga bahwa hadirnya FPRB untuk menumbuh kengembangkan kesadaran publik, dan memastikan mobilitas sumberdaya yang efektif, baik kerjamasama kesiapsiagaan dari tanggap bencana baik dari suka Relawan maupun dari BPBD setempat. Ujarnya
Selanjutnya FPRB di bentuk secara aklamasi dan keterwakilan dari para peserta di antaranya Akademisi, Pihak Perusahaan yang ada di Kabupaten Muratara, Keterwakilan OPD, Keterwakilan Media, serta TNI dan Polri, selanjutkan diberikan wewenang untuk menyusun kepengurusan. (AAN)
