Coganews.co.id PALEMBANG, – Pelayanan di SPBU Jakabaring yang berada di depan OPI Mall, Palembang, menjadi sorotan setelah muncul dugaan penolakan penjualan BBM subsidi jenis Pertalite kepada konsumen pada Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 19.51 WIB.
Berdasarkan pengakuan pelapor, petugas SPBU menyampaikan bahwa Pertalite telah habis. Namun, pelapor menduga BBM tersebut masih tersedia di dalam tangki penyimpanan dan sengaja tidak dijual dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan operasional pada keesokan harinya.
Peristiwa tersebut memicu kekecewaan konsumen karena Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Pelapor menilai, apabila stok masih tersedia namun penjualan dihentikan tanpa dasar yang sesuai prosedur, maka hal tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak pengelola SPBU maupun PT Pertamina Patra Niaga.
> “Masyarakat hanya ingin mendapatkan haknya sebagai konsumen. Jika stok memang masih tersedia, pelayanan seharusnya dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan. Apabila ada dugaan pelanggaran, kami berharap segera dilakukan pemeriksaan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujar pelapor.
Pelapor juga meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel untuk melakukan investigasi menyeluruh, termasuk memeriksa data stok BBM, rekaman CCTV, log transaksi, serta keterangan petugas yang bertugas pada saat kejadian.
Selain itu, instansi pengawas diharapkan turun langsung ke lapangan guna memastikan apakah pelayanan kepada masyarakat telah berjalan sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.
Menurut pelapor, transparansi dalam penanganan perkara ini penting agar masyarakat memperoleh kepastian dan kepercayaan terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi tetap terjaga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU Jakabaring maupun PT Pertamina Patra Niaga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi Coganews.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
